Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah memutuskan untuk melakukan impor 250.000 ton beras untuk kebutuhan Januari 2007 menggunakan kesepakatan antar-pemerintah (Government to Government atau G to G), sedangkan sisanya tetap melalui tender terbuka. "Pemerintah memutuskan separuhnya tender dan G to G, Bulog diminta membentuk komite pemantau independen yang memonitor impor dengan dua mekanisme itu," kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Diah Maulida, di Jakarta, Selasa. Diah menjelaskan, mekanisme impor melalui G to G diputuskan, karena tender membutuhkan waktu satu bulan dan tidak memungkinkan beras masuk pada Januari 2007. Namun, pemerintah belum memutuskan negara importir beras itu, dan rencananya impor beras 250.000 ton itu sebagian besar akan masuk ke Jawa tersebut. "Kita memang punya MoU dengan Vietnam yang berlaku hingga 2007 namun mereka sedang punya masalah dalam negeri, tentunya kita harus cari sumber lain seperti Thailand, dan sebagainya," jelas Diah. Ia memperkirakan, impor beras yang totalnya 500.000 ton itu tidak mungkin hanya akan berasal dari Vietman, karena waktu impornya hanya tiga bulan. Diah menambahkan impor dengan mekanisme G to G tersebut kemungkinan bisa kurang dari 250.000 ton karena diarahkan untuk tender terbuka. "Tapi, jika impornya kurang dari 250.000 ton itu lebih baik karena sisanya akan dilakukan tender terbuka," ujarnya. Depdag, menurut dia, masih menyusun daftar pelabuhan tujuan masuk beras impor tersebut dan izin impornya dipastikan akan dikeluarkan dalam Desember 2006 ini. "Impor sebelumnya yang 210.000 ton terealisir 208.000 ton masuk semua ke luar Jawa, bisa dikatakan gudang Bulog di sana sudah penuh," katanya. Meski Departemen Perdagangan belum mengeluarkan izin impornya, Diah memastikan bahwa Jawa akan mendapatkan bagian paling banyak dari impor total 500.000 ton, karena penerima beras miskin (raskin) terbanyak adalah pulau Jawa. "Tapi, masuknya tidak pada masa panen raya dimulai, yaitu Maret. Sebelum Maret, beras impor yang masuk Jawa distop," ujarnya. Beberapa daerah yang masih kurang stok berasnya, seperti Kupang akan mendapat tambahan dari impor gelombang pertama. Penentuan alokasi beras impor itu, lanjut Diah, juga ditentukan berdasarkan kapasitas gudang selain juga berdasarkan kebutuhan Raskin. "Kapasitas gudang terbesar itu kan Jakarta, penerima Raskin terbesar itu Jateng. Bulog juga harus pertimbangkan gudang yang ada juga disiapkan untuk pengadaan dalam negeri, jadi ketika waktunya pengadaan masih ada cukup tempat," katanya. Berdasarkan pengalaman impor sebelumnya, menurut Diah, impor membutuhkan waktu 2,5 bulan, karena banyak pelabuhan kecil yang menjadi tujuan masuk beras impor. Oleh karena itu, Depdag juga mempertimbangkan Jakarta sebagai tujuan masuk utama dengan pertimbangan efisiensi waktu kedatangan. "Kalau kita lewat Jakarta dan nantinya diantarpulaukan, bisa pakai kapal dalam negeri, Bulog diminta bicara dengan pihak di sana (eksportir) agar bisa pakai kapal dalam negeri untuk distribusi antar pulau," katanya. Terkait dengan pengaturan impor beras, kata Diah, pemerintah belum akan melakukan perubahan. "Sekarang yang berlaku pelarangan hngga Desember 2006, untuk impor yang lalu karena tujuannya mengisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maka dikecualikan, sekarang belum ada perubahan lagi," demikian Diah Maulida. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006