DPR apresiasi sinergi tiga lembaga penegak hukum

Terutama pertemuan itu juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Satgas Antikorupsi yang akan semakin memantapkan koordinasi diantara mereka."

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Setya Novanto mengapresiasi sinergi tiga lembaga penegakkan hukum yaitu KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung dengan langkah pertemuan diantara ketiganya dalam menjalankan arahan Presiden Joko Widodo.

"Saya memberikan apresiasi dan betul-betul mendukung agar ada hubungan secara harmonis antar penegak hukum," katanya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan pertemuan yang diinisiasi Kejaksaan Agung RI itu adalah perwujudan komitmen Presiden Joko Widodo sebagai komandan proses penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Setya pihaknya sangat menghargai adanya komitmen ketiga lembaga tersebut untuk berkoordinasi dalam penegakan hukum dan kedepan diharapkan tidak ada lagi saling tumpang tindih serta saling menyalahkan antarlembaga.

"Terutama pertemuan itu juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Satgas Antikorupsi yang akan semakin memantapkan koordinasi diantara mereka," ujarnya.

Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin mengapresiasi pertemuan diantara ketiga lembaga itu, yang dilaksanakan di tengah konflik diantara KPK-Polri.

Aziz mengatakan akan sangat mendukung apabila Kejaksaan Agung RI bisa mengambil inisiatif agar korrdinasi diantara lembaga penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik.

"Apalagi, figur Jaksa Agung M.Prasetyo dikenal cukup senior dan diharapkan bisa mengayomi. Kami mendukung yang sifatnya mengkoordinasikan," katanya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait mengatakan pertemuan ketiga lembaga itu menunjukkan adanya kekompakan dan sinergi sesuai dengan arahan Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Dia berharap ke depan hal demikian akan meningkatkan kuantitas dan kualitas komunikasi.

"Kita apresiasi Jaksa Agung mengambil inisiatif pertemuan itu. Kejagung itu netral tidak terlibat intrik Polri vs KPK," katanya.

Menurut dia mengingat hubungan Polri dan KPK saat ini, diperlukan adanya unsur penegak hukum yang bisa mengambil inisiatif positif.

Dia mengatakan koordinasi baik yang ditunjukkan itu akan membuat kepercayaan publik kepada masalah hukum terangkat apabila melihat otoritas penegak hukum bisa bekerja sama dengan baik.