Legislator dukung pemerintah capai swasembada produksi bbm

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai NasDem Kurtubi mendukung target pemerintah mencapai swasembada produksi kilang BBM dalam negeri yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri pada 2025.

Menurut dia, di Jakarta, Selasa, pemerintah harus mempercepat proyek-proyek kilang pengolahan untuk menuju swasembada produksi BBM, karena semakin lama ketergantungan impor bakal semakin besar.

"Ketergantungan impor BBM ini membahayakan ketahanan energi kita," katanya.

Menurut dia, proyek seperti "residual fluid catalytic cracking" (RFCC) di Kilang Cilacap, Jateng harus diperbanyak dan dipercepat, sehingga bisa mengurangi impor BBM.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, RFCC Cilacap yang dibangun PT Pertamina (Persero) akan mulai beroperasi pada Juni 2015.

"Proyek ini merupakan tahapan menuju kedaulatan energi karena mengurangi impor BBM," katanya.

RFCC Kilang Cilacap berkapasitas 62.000 barel per hari dengan produksi antara lain dua juta kiloliter bensin per tahun, elpiji 352 ribu ton per tahun, dan propilen 142 ribu ton per tahun.

Unit RFCC itu juga meningkatkan kapasitas pencampuran bensin oktan 92, mengurangi impor komponen bahan bakar oktan tinggi (impor high octane mogas component/HOMC), dan meningkatkan marjin kilang.

Kurtubi mengusulkan, lokasi pembangunan kilang baru ditetapkan secara menyebar di seluruh Indonesia.

"Kilang baru bisa dibangun di NTB, Sulawesi, dan Jatim," ujarnya.

Menurut dia, dengan lokasi kilang yang menyebar, maka jangkauan distribusi ke konsumen semakin pendek, sehingga makin efisien.

Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radhy juga mengatakan, pembangunan kilang BBM tidak boleh tertunda lagi.

"Proyek kilang tidak bisa ditawar lagi. Bisa dibangun Pertamina sendiri, bersama mitra, atau dibangun dengan dana APBN, karena ini demi ketahanan energi," katanya.