"Padahal perempuan sampai hari ini masih hidup dalam ketidakadilan gender yang membuat mereka tidak punya akses dan modal sosial politik yang sama dengan laki-laki," kata Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dalam dialog publik "Peran Strategis Perempuan Dalam Kancah Politik" di Gedung Kowani, Jakarta, Kamis.
Dalam keterangan persnya, Grace mengatakan, domestifikasi dari cara pandang yang bias gender masih terjadi di parpol, parlemen dan birokrasi.
"Lihat saja di parpol, posisi yang berhubungan dengan internal selalu diberikan kepada perempuan (bendahara, administrasi dan lainnya). Sementara eksternal selalu di tangan laki-laki. Jangan heran jika dalam pemilihan atau voting, pemilik suara sah pasti didominasi laki-laki. Yang terpilih pasti laki-laki," kata mantan presenter tv swasta nasional itu.
Begitu juga di parlemen, domestifikasi juga terjadi seperti pimpinan DPR 100 persen laki-laki. Untuk pimpinan alat kelengkapan DPR, perempuan hanya 7 persen.
"Di pembagian Komisi, dulu selalu dikandangkan di Komisi IX. Sekarang Komisi VIII. Bayangkan saja perempuan yang selama ini diminta menjaga kehormatannya, tapi begitu jadi Badan Kehormatan DPR, isinya 100 persen laki-laki," katanya.
Dia menambahkan, ada tiga hal harus dilakukan PSI untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, dalam konteks struktural, PSI sejak awal sudah menggariskan, bahwa 50 persen untuk perempuan di kepengurusan. Bukan hanya itu, juga soal posisi pemilik suara sah ketika ada pengambilan kebijakan 50 persen perempuan.
Kedua, PSI mendukung jika ada revisi UU Pemilu dimana sistemnya adalah kursi 30 persen untuk perempuan. "Ketiga, solidaritas gender harus selalu diperjuangkan, tidak zaman lagi bicara organisasi. Solidaritas laki-laki pro kesetaraan dan perempuan pro keadilan gender, itu jaman baru," tandasnya.
Ketua Umum Korps-HMI-wati (Kohati) PB HMI Endah Cahya Immawati yang hadir dalam diskusi tersebut mendukung apa yang sedang diperjuangkan Grace Natalie di PSI.
Hal senada juga disampaikan Wakil Sekjen Kowani, Chamsiar AR. Menurutnya, peran perempuan di kancah politik adalah hak yang harus terus diperjuangkan.
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
