"Ini sudah berkali-kali kami sampaikan agar Mendag membuka kran impor beras. Di daerah perbatasan seperti di Kepri tidak ada hasil apapun, tidak ada yang menanam," kata Nyat Kadir dalam kunjungan kerjanya bersama rombongan Komisi VI DPR di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Selasa.
Nyat Kadir mengatakan, larangan impor beras di daerah perbatasan sangat rentan terjadinya tindak pidana penyelundupan impor akibat tingginya disparitas harga beras dari Jawa atau Sumatera dengan beras impor.
"Daerah perbatasan sangat berbahaya. Kalau tidak impor, maka yang ilegal tetap jalan. Artinya sama saja membiarkan yang ilegal menjadi legal, sementara aparat sudah berusaha, tapi kemampuannya kan terbatas dengan daerahnya yang begitu luas," katanya.
Nyat Kadir yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kepri mencontohkan hasil temuannya di Batam. Ia mengaku meninjau ke toko-toko yang ternyata menjual beras impor dengan harga murah.
"Orang toko mengatakan mereka menjual beras impor. Disparitas harganya sangat tinggi dengan beras lokal," kata dia.
Harga beras dalam negeri, menurut dia bisa menembus Rp11.000/kilogram di Kabupaten Natuna dan Lingga. Harga setinggi itu, kata dia lagi cukup membebani masyarakat.
"Kecuali harganya bisa Rp8.000, tidak masalah kran beras impor ditutup," katanya.
Politikus Partai NasDem itu mengaku setuju dengan pendapat Gubernur Kepri Muhammad Sani yang menginginkan agar Menteri Perdagangan memberikan kuota beras impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di provinsi kepulauan tersebut.
"Kami akan perjuangkan agar kran impor beras di Kepri dibuka. Malah kita katakan kalau bisa Bulog yang menanganinya dengan kuota terbatas. Berapa kebutuhan Kepri selama satu bulan, sebanyak itu pula kuota diberikan agar tidak merembes. Tidak hanya beras, tetapi juga kebutuhan gula," kata dia.
Ia menambahkan, usai kunjungan kerja di Tanjung Balai Karimun akan menggelar pertemuan dengan Bulog Provinsi Kepri untuk membahas soal kemungkingan dibukanya kran impor.
"Kami akan mencari jalan lain untuk beras impor itu, dengan skema yang diatur melalui Bulog," demikian Nyat Kadir.
Pewarta: Rusdianto Syafruddin
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
