Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Daerah (PPD) Oesman Sapta Odang mendorong dibukanya calon-calon independen untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di seluruh Indonesia. "Pilkada Aceh bisa jadi acuan yang baik, itu ditiru saja. Jadi PPD mendorong dibukanya calon independen. Kenapa kita takut dengan calon independen," katanya dalam pernyataan politik akhir tahun di Jakarta, Minggu. Menurut dia, mengapa harus takut dengan munculnya calon-calon independen kalau memang itu yang dipilih rakyat. Oesman mencontohkan di Amerika Serikat pun yang dinilai sebagai kampiumnya demokrasi ada calon independen. Khusus untuk pelaksanaan pilkada di Aceh, PPD sangat menghargai dan memuji pemerintah yang telah berhasil baik dalam memfasilitasi penyelenggaraan pilkada. "Pelaksanaan pilkada di Aceh, PPD mendukung pelaksanaannya, caranya dan dukung calon independen,"B kata Oesman. Oleh sebab itu, PPD mendesak pemerintah agar menjadikan pilkada NAD sebagai acuan pilkada di daerah lain pada 2007, sampai diterbitkannya UU Pilkada yang komprehensif dan berlaku untuk seluruh wilayah hukum nasional. "Ternyata kalau daerah diberikan kepercayaan ternyata bisa dan aman. Jadi tak benar kalau ada orang yang curiga (soal calon independen)," kata Oesman Sapta. Sedangkan mengenai kemungkinan adanya calon independen bagi pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta, Oesman mengatakan yang paling lengkap warna pelanginya adalah DKI Jakarta. "Akan lebih baik DKI Jakarta juga ada (calon independen). Kenapa tidak?," kata Oesman. Karena itulah, PPD akan terus mendorong adanya calon-calon independen dalam pelaksanaan pilkada di seluruh Indonesia. Namun ketika ditanyakan adannya kekawatiran bahwa calon-calon independen nanti tidak memiliki dukungan "pijakan" yang kuat di DPRD, Oesman dengan diplomatis mengatakan memang hal itulah yang akan menjadi masalah. "Nah itulah masalahnya. Namun kenapa ini udah terlanjur disetujui adanya calon independen," kata Oesman. Sementara itu, PPD juga memuji pemerintah yang telah berhasil dengan baik menyelesaikan konflik dan ancaman keamanan di seluruh wilayah khususnya Aceh, Papua dan Ambon. "Kami juga mendesak agar pemerintah juga segera menyelesaikan konflik di Poso," kata Oesman Namun, tambah Oesman dalam menyelesaikan konflik tersebut pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemuka masyarakat, serta menjunjung hak-hak ulayat adat.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
