"Eksekusi belanja pemerintah pada Triwulan I memang baru sedikit, tetapi Triwulan II akan membaik," kata Andrinof di Menara Bidakara, Jakarta, Selasa.
Selain realisasi belanja pemerintah, khususnya belanja infrastruktur, kata Andrinof, realisasi investasi yang telah memenuhi 24 persen dari target 2015 akan sangat membantu sektor riil dan pemulihan faktor-fakor pendukung fundamental perekonomian.
"Kami melihat tren investasi ini terus meningkat, ini membantu pada Triwulan II," ujarnya.
Hingga Maret 2015 atau kuartal pertama, menurut Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, realisasi belanja baru 18,5 persen dari pagu belanja negara di APBN-P 2015 sebesar Rp1.984,1 triliun.
Realisasi belanja tersebut masih didominasi oleh belanja rutin, seperti pembayaran gaji pegawai dan dana transfer ke daerah
Sementara itu, belanja infrastruktur, diakui Andrinof, memang masih minim, salah satunya karena masalah administrasi perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga.
Untuk belanja infrastruktur di Kementerian teknis bidang infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) misalnya. Kemen PU-Pera baru menyerap anggaran sebesar 2,41 persen dari rencana 11,7 persen per 20 April 2015.
Adapun progres fisik pekerjaan baru mencapai 3,39 persen dari rencana 12,88 persen dan progres yang harus dicapai Rp14,46 triliun per bulan atau Rp578,45 miliar per hari.
"Karena perubahan nomenklatur dan orang-orangnya, kami hanya boleh membelanjakan rutin, belanja pegawai saja, rutin pembiayaan jalan tidak boleh. Jadi, aturannya memang bagitu," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), disebutkan bahwa nilai impor bahan baku/penolong, dan barang modal selama Kuartal I (Januari--Maret) 2015 menurun masing-masing 16,22 persen dan 10,31 persen dibanding periode sama pada tahun 2014.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Hendri Saparini mengatakan bahwa belanja pemerintah harus dipercepat pada triwulan kedua karena merupakan akselerator utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi selain konsumsi rumah tangga.
Pemerintah, menurut Hendri, pada Triwulan I seharusnya lebih cermat dalam mengantisipasi masalah perubahan nomenklatur kementerian/lembaga yang menjadi penyebab belanja modal pemerintah tertahan.
Pewarta: Indra AP
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
