Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengakui bahwa susah sekali membuat sebuah koalisi permanen antara partai politik di Indonesia secara nasional, oleh karena itu, biarkan saja semuanya berjalan seperti saat ini. "Paling susah di negeri ini, tak ada partai yang bisa punya teman secara permanen. Susah untuk membuat koalisi secara nasional," kata Jusuf Kalla kepada wartawan, di Jakarta, Jumat. Menurut Kalla, saat ini yang terjadi banyak partai yang di beberapa daerah berkoalisi namun dengan berbeda-beda partai. Ia mencontohkan, Partai Golkar di satu propinsi berkoalisi dengan PDI-P, namun di propinsi yang lainnya berkoalisi dengan partai lainnya. "Biarkan saja berjalan seperti ini," katanya. Sebelumnya ada wacana dari beberapa parpol untuk menggagas akan adanya koalisi partai secara permanen. Hal itu akan dimasukkan dalam perubahan paket Undang-undang parpol yang saat ini sedang digagas oleh DPR. Beberapa parpol menilai, penting adanya sebuah koalisi permanen antar parpol guna memperkuat posisi, khususnya dalam menghadapi pilpres mendatang. Usulan adanya aturan mengenai koalisi permanen tersebut juga diajukan oleh pengamat politik Arbi Sanit. Menurut Arbi, pembentukan koalisi permanen tersebut harus diatur dalam UU paket politik. Aturan mengenai koalisi permanen ini harus ditentukan minimal lebih tinggi dari jumlah suara terbesar. "Kalau sekarang suara terbesar itu Partai Golkar dengan 20 persen, maka batasannya harus minimal 25 persen sehingga Golkar sendiri ikut dalam koalisi permanen tersebut," katanya. Koalisi Permanen tersebut, tambah Arbi, karena terbuka dan diketahui masyarakat dan hitam atas putih, maka juga akan diteruskan dalam pemilu legislatif. Dicontohkan, sebelumnya ada pemberitaan soal adanya kesepakatan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres M Jusuf Kalla, sebelum maju ke pilpres, namun hal itu sangat tertutup dan masyarakat tidak pernah tahu isinya. Dengan demikian, masyarakat tidak pernah tahu apa yang menjadi kewenangan Wapres dan Presiden. Atas usulan mengenai pembentukan koalisi permanen itu, Alimaskur Musa dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menyatakan persetujuannya. Namun, tambahnya, pembentukan koalisi permanen itu harus dilakukan tertulis dan terbuka sehingga masyarakat bisa mengetahuinya dengan jelas.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
