Berdasarkan surat dengan Nomor 01307 tahun 2015 yang ditandatangani langsung oleh Menpora Imam Nahrawi per tanggal 17 April ada beberapa poin yang menyangkut dengan pembekuan itu, di antaranya adalah pemerintah tidak mengakui seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PSSI.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah termasuk kepolisian tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI dan seluruh kegiatan keolahragaan.
Langkah pemerintah yang akan dilakukan setelah ada pembekuan adalah membentuk Tim Transisi yang akan mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA.
Untuk Tim Nasional yang akan menghadapi SEA Games 2015 akan tetap berjalan dalam hal ini pemerintah bersama KONI dan KOI sepakat bahwa KONI dan KOI bersama Program Indonesia Emas (Prima) akan menjalankan persiapan Tim Nasional.
Sementara seluruh pertandingan Indonesia Super League (ISL) 2015, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI dan KOI bersama Asprov PSSI dan Klub setempat.
Menurut Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto, pihaknya saat ini sedang fokus untuk membentuk tim transisi yang akan mengambil alih hak dan kewenangan PSSI tersebut.
Tim Transisi
Gatot mengatakan tim transisi yang akan dibentuk Kemenpora untuk mengambil alih hak dan kewenangan PSSI ditetapkan minggu ini.
"Tim transisi sejauh ini masih disusun, inginnya Pak Menteri secepatnya. Insya Allah dalam minggu ini sudah diserahkan kepada Pak Menteri tetapi siapa-siapanya kami belum tahu," kata Gatot saat ditemui Antara di kantor Kemenpora, Rabu (22/4).
Ia mengatakan jangka waktu untuk tim transisi harus secepatnya sampai kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 bergulir kembali.
"Intinya, karena mereka juga orang-orang yang sibuk, kalau bisa juga tidak panjang waktu bekerjanya, sampai terbentuknya kepengurusan PSSI yang baru," tuturnya.
Menurut Gatot, pihaknya juga ingin menepis kabar terkait dengan nama-nama tim transisi yang sudah beredar di media maupun masyarakat.
"Yang jelas itu juga bukan dari saya, kami belum pernah mengumumkan karena seandainya ada pasti yang mengucapkan itu Pak Menteri atau melalui saya. Pokoknya tim transisi itu, kami harapkan jangan sampai ada yang stigma-stigma karena balas dendam kemudian ada catatan negatif tertentu dan lain sebagainya," kata Gatot.
Ia mengatakan, pihaknya akan terbuka terhadap masukan dari masyarakat terkait dengan anggota tim transisi yang nantinya dipilih.
"Apabila masyarakat mengatakan si A atau si B ada catatan negatif tertentu, ada kemungkinan kami akan pertimbangkan kembali, kami akan terbuka untuk pemilihan tim transisi," katanya.
Selain itu, menurut Gatot terdapat tiga syarat dalam menentukan tim transisi yang akan mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA.
"Pertama, harus kredibel kemudian yang kedua tidak membawa kepentingan apa pun di sepak bola bahkan politik dan yang terakhir mereka-mereka ini (tim transisi) harus sanggup bekerja untuk perbaikan PSSI," ujarnya.
Bukan Dualisme
Gatot juga mengatakan pihaknya tidak ingin membuat dualisme terkait penyerahan kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 dan Divisi Utama kepada tim transisi setelah pembekuan PSSI.
"Yang jelas, kepengurusan PSSI yang baru sudah tidak direkomendasikan oleh Kemenpora sehingga nantinya yang menggulirkan kompetisi adalah tim transisi sesuai dengan surat pembekuan tersebut," katanya.
Ia mengatakan, kompetisi ISL 2015 dan Divisi Utama tetap berjalan tetapi bukan digulirkan oleh kepengurusan PSSI yang baru saja terbentuk hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2015 di Surabaya.
"Nanti, biar tim transisi yang menjalankan tetapi tim transisi tentu saja membutuhkan tim yang secara teknis mengelola dari kompetisi itu sendiri tetapi kami belum tunjuk siapa anggotanya," kata Gatot.
Terkait dengan rencana PSSI yang akan kembali melanjutkan kompetisi ISL dan Divisi Utama pada 25 April dan 26 April mendatang, Gatot mengatakan pihaknya tidak mengakui apabila kompetisi tetap dijalankan.
"Memangnya ada izin? Yang berhak mengeluarkan izin kan dari kepolisian yang jelas kami tidak mengakui apabila nanti tetap dilanjutkan," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Hinca Pandjaitan mengatakan kompetisi ISL rencananya dilanjutkan pada 25 April dan kompetisi Divisi Utama berlanjut 26 April setelah sempat ditunda dua pekan.
Hinca menyatakan keputusan tersebut sudah disepakati oleh seluruh klub yang berkompetisi di ISL dan Divisi Utama dalam pertemuan Senin (20/4) malam.
Sedangkan Kemenpora yang bertindak sebagai pemerintah membekukan PSSI pada 18 April lalu melalui surat keputusan Menpora dan meminta kepada Polri agar tidak menerbitkan izin keramaian untuk menggelar pertandingan.
Namun demikian, Hinca mengatakan yakin akan tetap mendapat izin menggelar pertandingan.
"Tidak ada alasan kepolisian untuk tidak memberi izin hanya karena hal itu tadi (pembekuan PSSI)," kata Hinca.
Dari APBN
Selain itu, Gatot menyatakan bahwa pembiayaan untuk tim transisi yang akan dibentuk Kemenpora berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Saya nyatakan dana APBN hanya untuk tim transisi bukan untuk menggulirkan kompetisi," kata Gatot.
Menurutnya, untuk menggulirkan kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 kemungkinan ada operator sendiri yang akan membantu melaksanakan kompetisi tersebut.
"Menggunakan dana dari APBD saja tidak boleh apalagi menggunakan APBN," katanya.
Ia menyatakan saat memutuskan untuk membentuk tim transisi, pihaknya tentu saja sudah mengetahui berbagai risiko dan konsekuensinya.
"Kami optimis bisa dilakukan karena sejauh ini banyak dukungan dari berbagai pihak untuk menjalankan dan bertahannya tim transisi itu sendiri, yang penting bagi kami ada era baru dari PSSI," tuturnya.
Oleh Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
