Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah harus segera mengambil keputusan politik terhadap kasus lumpur Lapindo Brantas, Sidoarjo, Jawa Timur, yang hingga sekarang belum tuntas tertangani. "Pemerintah harus segera mengambil putusan politik. Kasus ini mau diapakan apakah lumpur mau dibuang ke laut atau ditambal," kata pengamat politik Indra J Piliang di Jakarta, Jumat. Menurut Indra, sampai saat ini pemerintah masih ragu bahkan seolah-olah hanya bermain-main dengan pencitraan dan pasrah menyerahkan kepada tim nasional penanggulangan lumpur Sidoarjo. "Yang rakyat lihat, kok tidak ada putusan dari pemerintah. Bahkan hanya terlihat bermain di wilayah iklan," ujarnya. Ketika berbicara mengenai ganti rugi dan seluruh pembiayaan, Indra berpendapat jika pihak Lapindo Brantas tidak mampu, maka dapat saja dengan cara meminjam dana dari pemerintah. "Ganti rugi merupakan bagian dari keputusan pemerintah. Jika Lapindo uangnya terbatas, lalu pinjam kepada pemerintah, itu urusan teknis. Tapi harus ada yang mengambil keputusan," katanya. Indra menegaskan pemerintah harus siap dengan segala risiko yang merupakan dampak pengambil keputusan soal lumpur Lapindo tersebut. "Jika dengan keputusan yang diambil, pemerintah harus jatuh, maka itu risikonya," katanya. Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bencana lumpur panas di Sidoarjo bukan merupakan bencana nasional, namun bencana kecelakaan kerja sehingga PT Lapindo Brantas Inc harus membeli tanah, rumah dan harta benda milik warga yang terendam lumpur. Namun untuk melakukan penggantian, Wapres mengingatkan agar dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk itu, tambahnya, akan ada tim kecil yang meneliti soal keabsahan kepemilikan seperti surat-surat dan sebagainya. (*)
Copyright © ANTARA 2006
