New York (ANTARA News) - Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Tsunami dan mantan Presiden AS, Bill Clinton, meminta pemerintah dan lembaga bantuan agar berbagi pengalaman menangani pemulihan pasca tragedi tsunami 2004 yang melanda sejumlah wilayah di Samudera Hindia, termasuk Indonesia. Dalam laporan yang diluncurkan di New York, Kamis, Clinton menyebutkan bahwa selama dua tahun menjalankan tugas sebagai utusan khusus, ia telah banyak melihat "contoh baik maupun program yang cacat hingga menyebabkan kita kehilangan waktu dan membuat para korban menderita". "Penting sekali bagi kita untuk menyebarkan pelajaran-pelajaran yang kita dapat tersebut kepada para pelaku proses pemulihan berikutnya di masa depan," katanya dalam laporan 24 halaman. Selama menjalankan tugas, kemajuan-kemajuan besar yang dicatat Clinton tentang negara-negara Samudera Hindia yang terkena dampak tsunami, antara lain telah dibangunnya 150.000 unit rumah, tersedianya tempat tinggal sementara yang memadai, serta cepatnya anak-anak dapat kembali bersekolah setelah bencana terjadi. Ia mengakui bahwa upaya pemulihan akibat tragedi tsunami tidak bisa berlangsung cepat. "Seperti yang kita pelajari di belahan-belahan dunia lain dalam upaya bangkit kembali setelah bencana besar itu -- mulai Kobe ke New Orleans, Tangshan hingga Bam, membangun sumber daya fisik, sosial dan manusia dari masyarakat yang hancur, memerlukan waktu bertahun-tahun," ujarnya. Tugas Clinton sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk Pemulihan Pasca Tsunami akan berakhir pada bulan Desember 2006. Pada akhir tahun 2005, Clinton sempat mengunjungi beberapa negara yang terkena dampak bencana tsunami tahun 2004, seperti Sri Lanka, Kamboja, Thailand dan Indonesia untuk memantau kemajuan proses rekonstruksi di wilayah-wilayah tersebut. Di Indonesia, Clinton berkunjung ke Aceh, dan sempat mendatangani dan berbicara dengan sejumlah pengungsi di Banda Aceh dan sekitarnya. Dalam laporan tersebut Clinton juga menyebutkan 10 kunci utama yang merupakan hasil pelajaran dari pengalaman berbagai negara dalam menangani proses pemulihan pasca tsunami. Kesepuluh pelajaran itu adalah: - Pemerintah, donor dan lembaga bantuan harus melihat bahwa keluarga dan masyarakat menggerakkan sendiri pemulihan mereka - Pemerintah harus lebih siap dalam menghadapi bencana di masa datang - Pemulihan harus dilakukan secara jujur dan adil - Pemerintah lokal harus diberdayakan untuk melakukan upaya pemulihan, dan para penyumbang harus memberikan sumber daya yang lebih besar untuk memperkuat lembaga pemulihan yang dijalankan oleh pemerintah - Informasi yang baik adalah kunci bagi perencanaan pemulihan dan koordinasi yang efektif - PBB, Bank Dunia dan badan-badan multilateral lainnya harus "menjelaskan peranan dan hubungan mereka" - Perluasan peranan lembaga bantuan harus diikuti dengan peningkatan kualitas upaya pemulihan - Pemerintah dan lembaga bantuan harus mendorong tumbuhnya iklim usaha - Kemitraan antara lembaga harus secara efisien diarahkan kepada mereka yang memerlukan tanpa "kompetisi dan persaingan yang tidak sehat" - Pemulihan yang baik harus mengurangi resiko dan harus membangun ketahanan di dalam masyarakat. (*)
Copyright © ANTARA 2006
