Thailand komitmen berantas pencurian ikan

Saya opimistis sekali, ini tinggal kita buat sub komponennya"

Jakarta (ANTARA News) - Thailand, dalam rangkaian acara Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta Selasa, mengungkapkan komitmennya untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani pencurian ikan (illegal fishing).

"Kami mengapresiasi Thailand yang berkomitmen untuk bekerja sama melawan illegal fishing," kata Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo di Jakarta Convention Center, Selasa.

Indroyono mengatakan bahwa Thailand akan memperketat pemantauan dan memasang 7.000 sistem perangkat pelacak di kapal mereka sehingga bisa memantau pergerakan kapal.

Indonesia menggelar Pertemuan Maritim dengan negara-negara Small Island Developing States (SIDS), anggota Indian Ocean Rim Association (IORA), Negara-Negara Kepulauan, dan negara yang memiliki laut (Archipelagic and Oceanic Countries) untuk memobilisasi dukungan memperjuangkan sektor kemaritiman menjelang Sidang Umum PBB, September 2015 mendatang di New York.

Sektor maritim terkait laut, kelautan, dan sumber daya kelautan (Goal 14) dari dokumen Sasaran Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2015 (SDG Post-2015) diharapkan dapat disetujui negara-negara anggota PBB pada Sidang Umum PBB, September 2015 mendatang di New York.

"Kami sama-sama mau merapatkan barisan, membuat visi dan menggoalkan agenda SDP khususnya yang berkaitan dengan kelautan," ujar Indroyono.

Pada pertemuan tersebut, perwakilan Afrika mengusulkan agar Asia Afrika Center yang sebelumnya diusulkan untuk memperkuat kerja sama antarpemimpin di negara Asia dan Afrika agar ditambah dengan komponen kerja sama pembangunan laut dan sumber daya kelautan.

"Saya opimistis sekali, ini tinggal kita buat sub komponennya," ujar Indroyono.

Ia menambahkan, untuk mengoptimalkan Samudera Hindia, negara-negara kepulauan sepakat dalam penanganan ikan tuna di Samudera Hindia.

Sementara itu, dari perwakilan Vietnam meminta agar dalam sektor perikanan, yang paling penting adalah terkait budidaya.Madagaskar mengusulkan perlunya pengembangan blue economy sehingga memungkinkan perkembangan pembangunan berkelanjutan dan tanpa limbah.

Sedangkan Bangladesh menekankan pada permasalahan perubahan iklim.

"Bangladesh mengajak agar bersama-sama memantau masalah climate change terutama di Samudera Hindia," kata Indroyono.