Pemprov DKI pastikan reklamasi 17 pulau dilaksanakan

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan terus melanjutkan proyek reklamasi terhadap sebanyak 17 pulau yang terletak di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jakarta.

"Proyek reklamasi 17 pulau tetap berjalan. Meskipun demikian, kita harus melakukan kajian yang matang terlebih dahulu, sehingga tidak asal bangun," kata Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dalam acara Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Kelautan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut dia, proyek tersebut tetap dapat direalisasikan karena telah memiliki payung hukum berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52/1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta.

"Tentu saja, di dalam proyek reklamasi 17 pulau tersebut harus mempertimbangkan beberapa substansi, di antaranya daerah genangan, waduk, kedalaman laut serta tanggul," ujar Djarot.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan dalam proyek reklamasi pulau tersebut, pihaknya akan terus menjalin koordinasi yang baik dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Koordinasi itu harus terus dilakukan sehingga kita bisa memastikan bahwa proyek reklamasi pulau tidak merusak atau mengganggu ekosistem bawah laut. Bersama dengan KKP, kami berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan," tutur Djarot.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri KKP Susi Pudjiastuti meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar membangun waduk sebagai kompensasi dari pelaksanaan proyek reklamasi 17 pulau.

"Proyek reklamasi itu boleh saja dilaksanakan. Namun, wilayah air di Pantai Utara Jakarta yang ditutup untuk reklamasi pulau tersebut harus diganti dengan jumlah serta luas air yang sama," katanya.

Dia mengungkapkan apabila terdapat satu juta ton air yang ditutup untuk keperluan reklamasi pulau, maka Pemprov DKI diharuskan menyediakan wilayah dengan kapasitas penampungan air dalam jumlah yang sama.

"Kalau kompensasi itu tidak dilaksanakan, maka wilayah Jakarta bisa terendam banjir. Bahkan, kalau memang DKI belum mampu membangun banyak daerah tampungan air, maka sebaiknya rencana reklamasi 17 pulau itu ditunda saja dulu," ungkap Susi.