Ketua KPK tantang perempuan jadi pimpinan

Jakarta (ANTARA News) - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki menantang agar ada perempuan yang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK jilid IV.

"Pada Desember 2015 terjadi perubahan pimpinan KPK, sebagai kaum laki-laki, saya tantang kaum perempuan untuk applied menjadi pimpinan KPK," kata Ruki di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Hari ini KPK melangsungkan peringatan satu tahun gerakan "Saya Perempuan Anti-Korupsi" (SPAK) dengan memasang spanduk raksasa ukuran 14 x 17 meter oleh enam orang perempuan pemanjat yaitu Sri Bimastuti (60) berprofesi sebagai arsitek dan Kartini Petualang, Emi Zaenah (37) bekerja sebagai pelatih panjat tebing, Yuanita Adilia Pratami (24) seorang mahasiswi, Winda Widiasari (24) mahasiswi yang juga anggota Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Universitas Indonesia, Zenit Julita Sari (22) juga anggota Mapala UI dan Ellyn Saputra (53) pendaki mancanegara yang juga Kartini Petualang.

Spanduk tersebut dipasang dari lantai 9 gedung KPK di sisi timur gedung dan disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya, pegawai KPK dan sejumlah agen SPAK

"Dengan gerakan SPAK, perempuan kini mulai kritis menanyakan asal uang suaminya, tidak menggunakan fasilitas kantor dari suaminya. Di beberapa daerah bahkan tumbuh kesadaran untuk tidak memberikan uang kepada dosen penguji skripsi bahkan ada satu perusahaan outbond yang tegas menyatakan untuk menolak kuitansi yang di-mark up," ungkap Ruki.

Menurut Ruki, SPAK sudah tersebar ke 13 provinsi yaitu DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Jawa Barat, Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat dengan 200 agen SPAK.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada para agen SPAK yang sudah membantu penyebaran gerakan antikorupsi tanpa dibayar.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang juga menyampaikan sambutan menyatakan ada peningkatan posisi perempuan di jabatan-jabatan publik. Contohnya jumlah pegawai negeri sipil perempuan sebesar 48 persen, perempuan di posisi eselon I berjumlah 15,4 persen, eselon II ada 12,2 persen, eselon III mencapai 19 persen.

"Kalau ada pimpinan KPK juga perempuan, maka ini adalah jabatan strategis yang membawa pengaruh dahsyat untuk negeri ini," ungkap Puan.