"Ini hanya memperkeruh keadaan. Menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru. Kita bisa membayangkan apabila intervensi Menpora ini direspon oleh FIFA dengan jatuhnya sanksi sehingga Indonesia tidak bisa berkiprah dalam event di Asean, Asia maupun laga internasional," kata Dadang di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Ia mengaku, PSSI banyak masalah yang kemudian diperlukan transparasi pengelolaan maupun pembenahan manajerial secara menyeluruh.
"Namun tentu tidak bijak pula apabila kemudian Menpora mengambil langkah keras seperti itu. Masih banyak cara bijak yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menata PSSI dan persepakbolaan nasional," katanya.
katanya lagi, apalagi bila pemberian sanksi pembekuan kegiatan PSSI ini dikaitkan dengan UU Sistem Keolahragaan Nasional dan PP 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
Sanksi berupa seluruh kegiatan PSSI tidak diakui oleh pemerintah, tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PSSI terhadap pasal pasal yang ada dalam UU nomor 3 tahun 2005, maupun pasal pasal PP 16 tahun 2007.
"Oleh karena itu daripada membuat kegaduhan yang tidak penting dan semakin memperburuk keadaan. Lebih baik Menpora melakukan kompromi dengan PSSI. Malu lah sudah tidak ada prestasi internasional, ribut lagi," demikian Dadang.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
