Gerindra minta Australia tak campuri urusan Indonesia

Saya kira pemerintah Australia tidak perlu mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia ..."

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah Australia tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia berkaitan dengan berita utama koran Australia Sidney Herald Morning (SMH) bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi harapan baru (new hope).

"Saya kira pemerintah Australia tidak perlu mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia, dan biarlah kita dengan sistem kepolitikan dan kepartaian yang sekarang berjalan memiliki cara pandang sendiri," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Diakui oleh anggota Komisi I DPR RI itu, suasana politik di Indonesia sekarang kadang-kadang "panas dingin", bahkan banyak panasnya dibanding dinginnya.

"Tetapi, biar itu menjadi domain kami di Indonesia untuk mengatur masa depan perpolitikan kita karena semua ini bagian dari proses dialetika untuk menuju kematangan politik kami," katanya.

Ia mengemukakan, suasana politik naik turun untuk banyak kasus, seperti masalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), kenaikan bahan bakar minyak (BBM), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pelaksana Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu bentuk kedewasaan kami dalam mengelola negara secara demokratis," ujar Muzani.

Meski demikian, ia berharap Presiden Jokowi membaca tulisan SMH. "Mudah-mudahan Presiden Jokowi membaca berita Sidney Herald Morning," demikian Muzani.