Anggaran penyelenggaraan KAA belum cair 100 persen

... seharusnya pada 23 April 2015, dana tersebut sudah seluruhnya atau 100 persen cair... bisa juga malah naik...

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, memastikan dana penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA), 18-14 April 2015, yang mencapai Rp200 miliar sudah cair, namun belum 100 persen.

"Dana yang dialokasikan dari APBN tersebut sudah ada yang cair, tapi bertahap dan belum 100 persen," kata Mardiasmo, usai menghadiri pembukkaan Pameran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dalam rangka KAA 2015, di Balai Sidang Jakarta, Minggu.

Padahal, menurutnya, seharusnya pada 23 April 2015, dana tersebut sudah seluruhnya atau 100 persen cair.

"Saya segera cek dulu ya. Dimana letak masalahnya, kenapa belum cair," ujarnya.

"Kita minta anggaran itu cair 100 persen. Penyelenggaraan KAA sudah berjalan. Tidak lagi hitungan mingguan, harian. Ini sudah jam, sudah on, ujarnya.

Untuk mengatasi hal itu, Kementerian Keuangan berencana membuka posko dana untuk pencairan di beberapa Kementerian/Lembaga (KL), agar bisa lebih cepat dan ditargetkan sebelum 23 April dana yang sudah dianggarkan dapat cair 100 persen.

Perhitungan dana adalah berdasarkan jumlah kepala negara yang hadir beserta delegasi utama. Kemudian juga termasuk untuk acara, pengamanan, dan sebagainya.

Menurut catatan, dana tersebut ditetapkan saat APBN-P 2015 disahkan, yang merupakan pagu anggaran dua kementrian, yaitu Kemenkominfo dan Kementerian Pariwisata.

Secara keseluruhan, ujar Mardiasmo, selain dari APBN penyelenggaraan KAA 2015 sumber pendanaan juga berasal dari Pemprov Jawa Barat dan pemerintah Kota Bandung.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menuturkan anggaran sekitar Rp200 miliar digunakan dengan asumsi 109 kepala negara yang hadir.

"Tapi kenyatannya banyak kepala negara yang tidak bisa hadir. Jadi kemungkinan biaya bisa dikurangi, tapi bisa juga malah naik karena ada yang awalnya konfirmasi hadir setingkat menteri malah detik-detik terakhir yang datang perdana menteri atau presiden," ujar Pratikno.