Pemerintah siapkan tambahan dua juta KIS

Jakarta, 18/4 (Antara) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah menyiapkan tambahan dua juta lebih Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga jumlahnya menjadi sebanyak 88,4 juta dari rencana semula 86 juta kartu.

"Kita akan menerbitkan sebanyak 88 juta lebih KIS dari rencana sebanyak 86 jutaan kartu. Ini lebih banyak sekitar dua juta kartu yang akan digunakan sebagai penyangga bagi masyarakat," ujar Puan usai mendampingi Presiden Joko Widodo membagikan KIS kepada pekerja perkebunan PTPN III di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu, seperti disampaikan dalam keterangan pers.

Menurut Puan, penyangga (buffer) ini diperlukan karena tidak semua keluarga terutama keluarga yang selama ini terpinggirkan bisa terdata. Keluarga yang terpinggirkan ini terutama adalah mereka yang tuna wisma.

"Mereka ini kan rentan sekali sehingga pemerintah juga memerhatikan agar mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan," kata Puan.

Pembagian kartu yang dilakukan di areal perkebunan PTPN III ini, menurut Puan, secara simbolis menandai pembagian kartu untuk para pekerja BUMN. Diharapkan pembagian kartu tahap kedua akan dilakukan pada akhir April.

"Kita akan luncurkan sekaligus tiga kartu, yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera di sembilan provinsi dan 12 kabupaten/kota. Insya Allah akan diberikan 88 juta Kartu Indonesia Sehat, 20 juta Kartu Indonesia Pintar dan 17 juta Kartu Keluarga Sejahtera," kata tokoh PDIP ini.

Mengenai masih adanya suara sumbang terhadap program ini, Puan menjelaskan, Kabinet Kerja akan fokus untuk merealisasikan janji memberikan 3 kartu ini.

Dia pun meminta masyarakat memahami bahwa untuk menjalankan program ini perlu waktu karena bagaimanapun program pemerintah hanya bisa dijalankan kalau melalui prosedur yang benar.

"Seperti yang dijelaskan Pak Jokowi, program ini kan perlu waktu untuk menjalankannya. Perlu lelang, dimasukkan ke DIPA. Saya harap April nanti bisa diluncurkan semua dan Juni bisa selesai," katanya.

"Pemerintah akan fokus untuk ini dulu, baru nanti kita melanjutkan program-program pemerintah lainnya untuk rakyat. Ini sesuai dengan visi-misi kita, kerja dan turun ke lapangan. Kita mau menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru," kata Puan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Moeluk mengatakan, untuk memaksimalkan pelayanan BPJS bagi masyarakat, kementeriannya akan fokus untuk mengembangkan puskesmas.

Nila memahami bahwa rumah sakit tidak akan mampu menampung semua pasien BPJS. Karena itu pilihan untuk mengembangkan puskesmas adalah satu hal yang paling masuk akal.

"Banyak masyarakat yang sakit mungkin tidak bisa dilayani oleh rumah sakit. Karena itu pemerintah akan mengembangkan puskesmas. Jika puskesmas dikuatkan maka diharapkan pasien BPJS tidak perlu ke rumah sakit untuk berobat, tapi cukup di puskesmas. Rumah Sakit nantinya hanya akan melayani pasien yang tidak bisa ditangani puskesmas," katanya.

Anggota DPR dari Dapil Sumut 1 Hasrul Azwar meminta pemerintah segera merealisasikan janji Kartu Indonesia Sehat karena anggaran untuk itu sudah ada dalam APBN. Masyarakat saat ini menunggu realisasi janji pemerintah. "Itu kan sudah ada anggarannya, langsung eksekusilah. Masyarakat sudah menunggu realisasi, jadi jangan ditunda-tunda lagi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membagikan KIS kepada para pekerja PTPN III. Pembagian kartu merupakan yang pertama dilakukan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Kartu yang dibagikan itu bagian dari 88 juta kartu sehat yang akan dibagikan tahun ini.

"Banyak orang bertanya, mulai Januari, Februari, Maret, kapan kartu dibagi. Saya jelaskan, pembagian kartu tidak bisa langsung setelah program itu diputuskan. Perlu proses administrasi dan lelang. Sekarang sudah bisa dan mulai dibagikan," kata Presiden.

Presiden juga mengatakan, bangsa yang kuat adalah bangsa yang rakyatnya sehat semua. Setelah kesehatan, baru yang terpenting adalah soal pendidikan.

"Bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang rakyatnya itu sehat. Kalau melupakan kesehatan jangan harap bangsa kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar. Sehat dulu. Setelah sehat nanti baru pendidikan," ujarnya.

Presiden Jokowi mengatakan, dirinya perlu mengingatkan hal ini karena tahun 2016 akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean. Presiden berharap peran dan fungsi kartu itu dapat memberikan tempat kepada rakyat Indonesia agar dapat berkompetisi di MEA.

"Rakyat harus tahu bahwa kompetisi sekarang bukan antarkota dengan kota, bukan antarprovinsi, tetapi persaingan sumber daya manusia dengan negara-negara lain karena nanti 2016 akan dibuka MEA. Orang sana bisa bekerja sini. Hati-hati kalau kita enggak sehat dan enggak pintar akan kalah bersaing. Saya tidak mau rakyat Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara lain," kata Presiden.