Tanggamus, Lampung (ANTARA News) - Daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia mengalami krisis atau degradasi, yaitu banyak terjadi pendangkalan sehingga fungsi air seperti untuk irigasi, perikanan, pariwisata dan lain-lain tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. "DAS setiap tahunnya mengalami degradasi. Tercatat tahun 1984 sebanyak 16 DAS mengalami kerusakan, tahun 1992 sebanyak 39 DAS kritis dan tahun 1998, tercatat 62 DAS kritis," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum, Siswoko, di Waduk Batu Tegi, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Rabu (20/12). Ia menjelaskan, hampir semua DAS di Pulau Jawa mengalami degradasi atau kritis, akibatnya banyak pendangkalan sehingga manfaat air tidak dapat dimaksimalkan. Siswoko mencontohkan, DAS di Wonogiri, Jawa Tengah, telah mengalami degradasi dan terjadi pendangkalan sehingga waduk itu dipenuhi oleh sampah, lumpur, bahkan limbah. Degradasi aliran sungai itu akibat kondisi lahan kritis hingga pada taraf mengkhawatirkan hingga mencapai jutaan hektare. Bila dibiarkan akan berakibat terjadinya banjir, longsor, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Guna mengatasi DAS yang mengalami degradasi itu diperlukan perbaikan kondisi lingkungan seperti menjaga ekosistem lingkungan, menjaga tanaman tetap lestari, dan sebagianya. "Semua pihak harus bekerja sama menangani hal ini, sehingga fungsi air dapat dimanfaatkan semua pihak," kata dia. Waduk Batutegi, Kabupaten Tanggamus, seluas 40.000 ha yang telah selesai pembangunan sejak tahun 2003 lalu kata dia akan menyusul waduk-waduk lain yang ada di pulau Jawa, jika ekosistem disekitar waduk itu terganggu. Pemanfaatan waduk itu irigasi, tenaga listrik, dan pasokan air minum. Sementara acara Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan dan Hutan (Gerhan) Provinsi Lampung tahun 2006 dipusatkan di Waduk Batu Tegi Kabupaten Tanggamus. Acara dihadiri Menteri Kehutanan MS Kaban, salah satu deputi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Masneli Hilman, Gubernur Lampung, Sajchroedin ZP, dan Wakil Gubernur Syamsurya Ryacudu, serta sejumlah pejabat baik sipil, Polri, maupun TNI.(*)

Copyright © ANTARA 2006