Kemnaker fasilitasi keluarga Zaenab ke Arab Saudi

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menyatakan siap memfasilitasi keinginan putra dan keluarga Siti Zaenab, TKI asal Bangkalan yang telah dihukum mati oleh pemerintah Arab Saudi, untuk berziarah kubur ke Arab Saudi.

"Pesan dari bapak Menteri, kalau ada keluarga terutama putra dari alhmarhumah Siti Zaenab yang ingin berziarah, kami (Kementerian Ketenagakerjaan) siap memfasilitasi," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Ketenagakerjaan Reyna Usman dalam keterangan pers Pusat Humas Kemnaker di Jakarta, Jumat.

Reyna mengunjungi rumah duka Siti Zaenab di Desa Martajasah, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan, Kamis (16/4) malam dengan didampingi Staf Khusus Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Abdul Wahid Maktub, Wakil Bupati Bangkalan Mondir Rofii dan perwakilan PPTKIS dan aparat (Dinsosnakertrans) Pemkab Bangkalan Madura.

"Kami ikut prihatin dan berduka atas terjadinya ini. Oleh karena itu kami datang ke sini. Semoga keluarga diberi kesabaran dan kekuatan," kata Reyna kepada keluarga Zaenab.

Selain siap memfasilitasi ziarah kubur ke Arab Saudi, Reyna juga menyerahkan santuan uang duka dari Kementerian Ketenagakerjaan bagi keluarga Siti Zaenab dan uang santunan dari perusahaan PPTKIS yang memberangkatkan Siti Zaenab PT Panca Bayu Aji Sarti.

Menurut Reyna, selama ini pemerintah telah memperjuangkan kebebasan Siti Zaenab dari ancaman hukuman mati namun karena pemaafan dari keluarga tidak diperoleh akhirnya eksekusi dijalankan.

"Pembelaan hukum, diplomasi resmi, pendekatan informal kepada keluarga maupun tokoh masyarakat setempat, semua dilakukan. Langkah- langkah itu juga akan terus dilakukan dalam menangani kasus WNI dan TKI yang terancam hukuman mati," kata Reyna.

Reyna menambahkan pemerintah Indonesia kecewa dan melakukan protes keras kepada pemerintah Saudi Arabia yang tidak menginformasikan soal waktu maupun tempat pelaksanaan hukuman mati Siti Zaenab dan Karni bin Medi Tarsim.

"Sebenarnya sesuai etika diplomatik, mestinya Arab Saudi memberi informasi kepada pemerintah Indonesia dan pihak keluarga. Namun itu tidak dilakukan. Oleh karena itu kita kecewa dan protes," kata Reyna.