Solberg: pengusaha perkebunan kunci tekan laju deforestasi

Jambi (ANTARA News) - Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg mengatakan pengusaha perkebunan dan pulp and paper menjadi kunci untuk menekan laju deforestasi.

"Mereka juga menjadi kunci untuk mengurangi deforestasi di dunia," kata Solberg pada pertemuan dengan para pengusaha perkebunan kelapa sawit dan juga pulp and paper di Hotel Aston, Jambi, Kamis.

Menurut dia, industri perlu memperhatikan kelestarian alam, apalagi di Provinsi Jambi yang memiliki hutan-hutan yang penuh dengan keanekaragaman hayati.

"Pertemuan ini juga untuk melindungi keanekaragaman hayati dan juga komunitas lokal," katanya.

Pemerintah Norwegia dan Indonesia telah menjalin kerja sama untuk mengurangi deforestasi hutan dengan melakukan moratorium sementara penebangan hutan sebagai bagian dari perjanjian dengan Norwegia.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia akan menerima pembayaran berdasarkan jumlah deforestasi yang berkurang.

"Indonesia telah bekerja sama sejak 2010, dan saya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah melanjutkan kerja ini, saya sangat gembira Indonesia berkomitmen untuk melindungi hutan," jelas Solberg.

Sementara itu Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menekan laju deforestasi hutan, satu di antaranya dengan konservasi yang melibatkan masyarakat tradisional.

"Presiden Jokowi juga menekankan harmonisasi untuk pengelolaan alam dan menekankan pentingnya intensifikasi lahan," kata Siti.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa kebijakan moratorium penebangan hutan tersebut tidak boleh menggangu aspek bisnis.

"Kami tidak mau berargumentasi terlalu banyak tentang penting atau tidak pentingnya sebuah moratorium, namun intinya bagaimana kita bisa menjalani moratorium tanpa harus mengganggu aspek bisnisnya," kata Shinta.

Kebijakan moratorium, menurut Shinta juga sebagai upaya menjembatani permasalah pertanahan yang dihadapi oleh dunia usaha, masyarakat, dan kelompok adat.

Moratorium diakui Shinta sangat sulit dilakukan oleh pihak pengusaha namun para pengusaha siap untuk menjalankan moratorium ini, selama tidak mengganggu dalam aspek bisnis.

Shinta juga mengakui bahwa kebijakan moratorium yang sudah disepakati sejak tahun 2011 itu setidak telah berhasil mengurangi kerusakan hutan di Indonesia.

Oleh sebab itu, dirinya hanya berharap agar pemerintah dapat menentukan teknik dan mekanisme pelaksanaan moratorium yang tepat, agar tidak mengganggu jalannya bisnis.

"Pihak Kadin sudah mendapatkan gambaran bahwa pada awalnya moratorium tidak berhasil, namun berdasarkan data World Research Institut (WRI) bahwa ada penurunan kerusakan hutan, jadi saya pikir ini merupakan suatu langkah yang baik untuk mendapatkan hasilnya," katanya.