Jakarta (ANTARA News) - Sepanjang 2006, Institut Titian Perdamaian (ITP) mencatat sedikitnya 240 peristiwa kekerasan komunal terjadi di lebih dari 90 kabupaten/kota di 26 provinsi di Indonesia. Dari jumlah itu, tercatat 23,55 persen insiden kekerasan komunal itu bernuansa politik, seperti konflik antarmassa dan elite politik pendukung calon kepala daerah dalam pilkada langsung, demikian hasil kajian Institut Titian Perdamaian (ITP) yang diperoleh ANTARA di Jakarta, Rabu. Selain bernuasa politis, kekerasan komunal itu juga disebabkan oleh perebutan sumber daya (19,83 persen), tawuran (16,94 persen), amuk/penghakiman massa (12,81 persen), bernuansa etnis/agama (11,16 persen), dan melibatkan aparat keamana (polisi dan tentara, 7,85 persen). Laporan hasil kajian ITP yang didukung TIFA Foundation dan USAID terhadap berbagai berita konflik dalam Harian Kompas, Media Indonesia, dan Tempo Interaktif sepanjang 2006 itu menyebutkan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua, dan Sulawesi Tengah tercatat sebagai lima provinsi dengan "intensitas kekerasan komunal sangat tinggi". Kelima daerah itu mengalami lebih dari 15 kali insiden kekerasan komunal, sedangkan Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 10 hingga 14 kali insiden; Nanggroe Aceh Darussalam dan Sulawesi Selatan (5-9 kali insiden), serta provinsi-provinsi lain kurang dari lima insiden kekerasan. ITP menyebutkan, pihaknya tidak dapat memastikan jumlah korban dan total nilai kerugian akibat insiden kekerasan komunal tersebut, namun diperkirakan 14 persen dari 240 insiden kekerasan tersebut menelan korban dan beberapa peristiwa itu juga menyebabkan ratusan orang mengungsi. Lembaga swadaya masyarakat yang berkantor di Jalan Danau Mahalona D-I/35, Pejompongan, Jakarta Pusat, itu mengatakan berdasarkan kecenderungan yang ada, masyarakat Indonesia masih sulit melepaskan diri dari tindakan melakukan kekerasan secara komunal. "Bila tidak ada perubahan pendekatan dari pemerintah dalam penanganan tindak kekerasan komunal, dan bila masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam mencegah kekerasan, bukan mustahil eskalasi kekerasan komunal akan kembali berulang," kata ITP.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
