BKPM akan sederhanakan perizinan pelabuhan umum

Jakarta (ANTARA News) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyederhanakan perizinan pelabuhan umum.

Kepala BKPM Franky Sibarani melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan, penyederhanaan perizinan diperlukan lantaran sekarang ini perlu waktu tiga tahun dalam pengurusannya.

Padahal, sektor pelabuhan berperan penting dalam mewujudkan cita-cita sebagai poros maritim dunia.

Pemerintah juga sudah menargetkan pembangunan 24 pelabuhan hingga 2019.

"Jika satu pelabuhan membutuhkan waktu perizinan hingga tiga tahun, tentu akan sangat sulit membangun 24 pelabuhan dalam kurun waktu lima tahun mendatang," katanya dalam kunjungan kerja ke Teluk Lamong, Gresik, Senin (13/4).

Merujuk pada proses penyederhanaan perizinan sektor listrik yang awalnya 930 hari menjadi 256 hari, Franky mengatakan pihaknya akan melakukan langkah yang sama pada perizinan sektor pelabuhan.

Langkah tersebut antara lain melakukan pemetaan perizinan sektor pelabuhan sehingga akan diketahui berapa waktu pasti yang dibutuhkan untuk pengurusannya.

Berikutnya, BKPM akan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menentukan jenis-jenis perizinan yang dapat disederhanakan dan dipercepat waktunya.

"Dalam pertemuan dengan pihak Pelindo III, BKPM dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Gresik sudah menyepakati untuk mempercepat perizinan. Kami akan petakan secara lengkap jenis-jenis izin yang dibutuhkan dan mana yang dapat dipercepat," katanya.

Franky menambahkan, pengalaman Pelindo III dalam mengurus perizinan akan sangat membantu melakukan pemetaan izin tersebut.

Selain ke Pelabuhan Teluk Lamong, Gresik, Franky juga mengunjungi perkembangan pembangunan Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE).

Kawasan industri yang berlokasi di Manyar, Kabupaten Gresik tersebut, dikembangkan oleh PT AKR Corporindo bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III.

Menurut Franky, pemerintah menempatkan pengembangan kawasan industri sebagai salah satu prioritas untuk mendorong investasi.

Sepanjang 2015-2019, pemerintah menargetkan pembangunan 15 kawasan industri, termasuk 13 yang berada di luar Jawa.

"Dengan kunjungan semacam ini, BKPM memastikan proyek-proyek investasi yang direncanakan telah berjalan dengan baik. Termasuk mendeteksi adanya persoalan untuk segera dicarikan solusinya. Itu yang disebut tugas BKPM untuk melakukan debottlenecking. Seperti persoalan perizinan pelabuhan yang berpotensi menghambat pencapaian target 24 pelabuhan dalam lima tahun mendatang," ujar Franky.