Legislator minta Kemdikbud lakukan moratorium UN

Seharusnya UN dihilangkan selama setahun, karena UN telah menimbulkan memori buruk bagi anak-anak di Tanah Air,"

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Elviana meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melakukan penangguhan atau moratorium pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

"Seharusnya UN dihilangkan selama setahun, karena UN telah menimbulkan memori buruk bagi anak-anak di Tanah Air," ujar Elviana di Jakarta, Senin.

Pelaksanaan UN yang berlangsung sejak 2003, lanjut dia, menimbulkan kesan buruk karena menentukan kelulusan serta banyaknya kecurangan yang terjadi.

Elviana menyebut bocoran-bocoran soal UN, dengan mudah ditemukan di tempat bimbingan belajar.

"Jadi tidak ada kesan positif mengenai UN di mata anak-anak," lanjut dia.

Politisi PPP itu menyarankan agar UN berganti nama, untuk menghilangkan kesan buruk.

"Kalau Mendikbud mampu menangguhkan Kurikulum 2013, mengapa sekarang Mendikbud tidak bisa menangguhkan UN?," kata Elviana mempertanyakan.

Disinggung mengenai keputusan Kemdikbud bahwa UN tidak lagi menentukan kelulusan, Elviana mengatakan hal itu sudah tepat. Peserta UN tidak lagi tegang menghadapi UN.

"Saya juga mengkritisi, kalau hanya UN digunakan untuk pemetaan mengapa harus mengeluarkan biaya yang sedemikian besar. Idealnya kembali seperti zaman Ebtanas dulu, yang mana dilakukan tidak terpusat," terang dia.

Kemdikbud menganggarkan dana sebesar Rp560 miliar yang diperuntukkan bagi UN 2015, yang diikuti 7,3 juta siswa.

Mendikbud Anies Baswedan mengatakan UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, namun dijadikan sebagai bahan pemetaan dan untuk pertimbangan masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

"Yang paling ditekankan pada UN 2015 adalah kejujuran, baru prestasi," tukas Anies.