Ambon (ANTARA News) - Tim Komisi I DPR RI yang dipimpin Andi M Galib di Maluku, Selasa, menyoroti kasus-kasus bentrokan antara aparat TNI dan Polri di Maluku yang intensitasnya cenderung meningkat."Dalam catatan Komisi I, Maluku tergolong sangat rawan kasus bentrokan antar aparat TNI dan Polri dan intensitasnya sangat besar," kata Anggota Komisi I DPR-RI, Permadi, SH, saat bertatap muka dengan Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI. Sudarmaydi, S, di Ambon, Selasa.Ia menyarankan, Kapolda Maluku Brigjen Pol Guntur Gatot Setyawan dan Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Sudarmaydi, S untuk berkoordinasi dan mengatasinya, sehingga tidak mencoreng wajah dan wibawa kedua institusi keamanan ini."Alangkah baiknya Kapolda dan Pangdam berkoordinasi untuk mengatasi masalah ini secara serius karena kalau aparat kedua institusi ini bentrok siapa yang akan melerai dan dampaknya masyarakat akan dirugikan dan menjadi korban," katanya. Permadi yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, menilai pemisahan Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dari tubuh TNI, sebenarnya sudah benar, namun disalah artikan dan menimbulkan arogansi personil dua institusi ini di lapangan. Masyarakat Maluku yang baru terlepas dari konflik berkepanjangan sebenarnya membutuhkan pengayoman dan pembinaan mental, di mana peran TNI dan Polri memiliki andil besar dalam masalah ini, namun jika aparat kedua institusi ini berkonflik, maka bukan tidak mungkin akan menimbulkan kondisi caos di masyarakat. "Jadi sekali lagi Pangdam dan Kapolda Maluku harus berkoordinasi secara serius untuk mengatasi masalah ini sehingga tidak terulang kembali," tambah Permadi yang juga terkenal sebagai paranormal itu.Tindak Tegas Pangdam XVI/ Pattimura Mayjen TNI Sudarmaydi menegaskan, tidak berkompromi dengan bawahannya yang terlibat masalah di lapangan termasuk yang terlibat konflik dengan personil Polri. "Siapa pun dia jika perbuatannya di luar aturan akan ditindak tegas dan saya tidak segan-segan untuk memecatnya karena perbuatannya mencoreng citra TNI di mata masyarakat," katanya. Banyak anggota TNI yang sedang menjalani sidang profesi maupun sidang umum hingga dipecat dengan tidak hormat dari kesatuan karena terlibat bentrokan dengan Polri, bertindak semena-mena terhadap masyarakat maupun melakukan pelanggaran umum lainnya, ujar Pangdam tanpa menyebutkan jumlahnya. Pangdam mengakui, komunikasi dan koordinasi yang harmonis telah dijalin dengan pimpinan Polda Maluku, di mana setiap pelanggaran yang dilakukan langsung disikapi dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku pada dua institusi ini. "Kami terus berupaya agar hubungan harmonis ini tidak hanya terjadi di tingkat pimpinan, namun sampai kepada personil yang bertugas di lapangan, sehingga citra sebagai pengayom dan pelindung bagi masyarakat benar-benar terjaga," katanya. Senada dengan itu, Wakapolda Maluku, Kombes Pol Aloysius Mudjiono juga menegaskan, pihaknya tidak memberikan toleransi kepada personilnya yang terlibat berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran termasuk bentrok dengan personil TNI. "Siapa pun yang salah akan ditindak tegas dan banyak yang sudah dipecat dari kesatuan maupun yang sedang menjalani sidang profesi karena tidak disiplin," ujarnya tanpa merinci jumlahnya. Ia menegaskan, pihaknya bersama Jajaran TNI senantiasa bekerjasama untuk menjaga dan meningkatkan situasi dan kondisi kamtibmas yang semakin kondusif dan aman pasca konflik sejak 19 Januari 1999 lalu.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
