Utamanya untuk proyek infrastrukturJakarta (ANTARA News) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan daftar rencana pinjaman luar negeri sepanjang 2015-2019 sebesar 34 miliar dolar AS, yang mayoritas akan dialokasikan untuk proyek infrastruktur.
Jumlah tersebut merupakan nilai yang akan tertera dalam "Blue Book" atau Daftar Pinjaman Luar Negeri 2015-2019 yang rencananya akan diterbitkan pada Mei 2015 ini.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Wismana Adi Subrata di Jakarta, Minggu, menjelaskan nilai tersebut merupakan akumulasi rencana pinjaman luar negeri dari seluruh program prioritas Kementerian/Lembaga.
"Utamanya untuk proyek infrastruktur," kata dia.
Adapun Kementerian/Lembaga yang paling banyak mencantumkan pinjaman luar negeri adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) senilai 23 miliar dolar AS. Beberapa sektor yang diusulkan PU-Pera antara lain pendanaan proyek air minum dan sanitasi senilai 5 miliar dolar AS, jalan tol 3 miliar dolar AS, konektivitas jembatan dan jalan 2 miliar dolar AS, dan penanggulangan banjir 1,6 miliar dolar AS.
Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy Priatana, secara terpisah mengungkapkan dari 34 miliar dolar AS itu, 90 persennya adalah proyek infrastruktur.
Dedy menjelaskan kriteria proyek infrastruktur yang diusulkan untuk didanai dari pinjaman luar negeri itu adalah proyek infrastruktur yang komponennya atau barang modalnya didominasi dari impor.
Proyek tersebut seperti sarana prasarana yang memerlukan alat-alat canggih seperti mobil pemadam kebakaran dalam pembangunan bandara, kemudian kapal-kapal laut berukuran besar, dan juga pengadaan rel kereta api.
Kriteria lainnya untuk proyek dari daftar pinjaman luar negeri itu adalah proyek strategis yang harus selesai sebelum 2019, sehingga membutuhkan keberlanjutan pendanaan.
"Seperti waduk misalnya, pendanannya harus terus tersedia," ujarnya.
Dedy menuturkan setelah "blue book" 2015-2019 ini rampung, pemerintah akan bernegosiasi dengan mitra luar negeri untuk membicarakan lebih detail proyek-proyek tersebut.
Sehingga, dia perkirakan, pelaksanaan proyek dari pinjaman tersebut dapat dimulai pada 2016 atau 2017.
Lebih lanjut, Wismana menjelaskan, pemerintah akan menawarkan ke sejumlah mitra luar negeri baik bersifat bilateral, maupun multilateral untuk bekerja sama dalam pendanaan proyek-proyek itu.
"Kita tawarkan ke mitra pembangunan yang paling menguntungkan," ujarnya.
Dia tidak merinci porsi pinjaman bilateral, maupun multilateral. Dia mengatakan pemerintah juga akan melihat terlebih dahulu usulan dari mitra luar negeri mengenai pendanaan proyek prioritas tersebut.
"Kalau Ok baru nanti dibicarakan skemanya seperti apa," kata dia.
Pinjaman bilateral merupakan pinjaman dari negara-negara sahabat seperti Jepang, Prancis, Jerman dan lainnya. Sedangkan, pinjaman multilareral merupakan pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, Asian Development Bank, Islamic Development Bank (IDB) dan lainnya.
Dari pinjaman multilateral tersebut, di antaranya adalah tawaran pinjaman dari IDB senilai 3 - 5 miliar dolar AS, yang sedang ditindak-lanjuti pemerintah untuk mengalokasikan kepada sektor-sektor prioritas seperti konektivitas di luar Jawa.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2015
