Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menemukan koordinasi antara pejabat di Jeddah dan Jakarta kurang baik. Banyak informasi yang tidak sinkron, misalnya soal biaya pemondokan,"Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan koordinasi penyelenggaraan haji antara pejabat di Jeddah dan Jakarta perlu diperbaiki karena adanya informasi yang tidak selaras antara kedua belah pihak.
"Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menemukan koordinasi antara pejabat di Jeddah dan Jakarta kurang baik. Banyak informasi yang tidak sinkron, misalnya soal biaya pemondokan," kata Saleh melalui pesan elektronik dari Arab Saudi diterima di Jakarta, Sabtu.
Saleh mengatakan saat rapat kerja dengan Panja BPIH, Kementerian Agama menyampaikan harga rata-rata pemondokan 4.850 riyal. Namun, ketika Panja BPIH bertemu tim kantor urusan haji di Mekkah, mereka menyampaikan harga rata-rata pemondokan adalah 4.616 riyal.
"Berarti ada disparitas harga lebih dari 200 riyal per orang. Bandingkan kalau itu dikalikan dengan jumlah jamaah haji reguler kita yang mencapai 155.200 orang," tuturnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai hal itu merupakan salah satu bukti lemahnya koordinasi antara pejabat yang menangani haji.
Selain itu, dalam rapat kerja bersama Panja BPIH, Kementerian Agama juga belum bisa menjelaskan potensi penghematan dari perubahan rute penerbangan yang kini pesawat dari Indonesia bisa mendarat di Jeddah dan Madinah.
"Setelah dicek langsung kepada petugas Saudi, diperkirakan bisa menghemat biaya lebih dari Rp5 miliar. Itu belum ditambah penghematan dari biaya katering bagi jamaah selama di bandara," katanya.
Melihat banyaknya informasi yang tidak selaras itu, Saleh menilai pemerintah belum bersungguh-sungguh untuk menurunkan besaran BPIH pada 2015.
Apalagi, sejumlah rekomendasi Komisi VIII banyak yang tidak ditindaklanjuti.
"Rekomendasi panja BPIH itu banyak, termasuk soal pemondokan, katering, transportasi lokal, dan lain-lain. Dari pantauan kami, rekomendasi-rekomendasi itu banyak yang tidak ditindaklanjuti," jelasnya.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
