Anggota DPR Komisi IV Rofi Munawar di Jakarta, Jumat meminta agar Kementerian Pertanian menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut sebagai pijakan dalam realiasai pencapaian swasembada kedelai di tahun 2017.
Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selama semester II-2014, menemukan Kementerian Pertanian tidak berhasil mencapai target pertumbuhan produksi kedelai sebesar 20,05 persen per tahun dan target swasembada kedelai tahun 2014 sebanyak 2,70 juta ton tidak tercapai.
"Laporan BPK memberikan gambaran nyata bagi Kementerian Pertanian bahwa target swasembada kedelai tahun 2017 harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, inftrastruktur pertanian yang memadai dan tata niaga yang sehat," kata anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut dia, kebutuhan kedelai terus meningkat dari tahun ke tahun, namun produksi komoditas itu di dalam negeri tidak dapat mengimbanginya.,
Dengan kebutuhan kedelai sekitar 2,4 juta ton per tahun, ternyata produksi dalam negeri tak lebih dari 1 juta ton. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi kedelai tahun 2012 sebanyak 843.153 ton, tahun 2013 turun menjadi 779.992 dan tahun 2014 naik lagi menjadi 953.956.
"Untuk mencukupinya masih harus impor. Produksi kedelai dalam negeri terus menurun secara tajam sejalan dengan penurunan areal tanam," katanya.
Rofi menyatakan setiap tahun industri tahu-tempe membutuhkan 1,85 juta ton kedelai, industri kecap dan tauco sekitar 325.220 ton, benih 25.843 ton dan untuk pakan sekitar 8.319 ton.
Oleh karena itu, menurut dia, Kementerian Pertanina harus melakukan kerja kolektif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk dapat merealisasikan pencapaian target swasembada kedelai tahun 2017.
"Diantaranya memastikan harga produksi di tingkat petani yang kompetitif, ekstensifikasi lahan dan penerapan teknologi baru, "katanya.
Pewarta: Subagyo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
