Menpora vs PSSI

Tujuan Liga Indonesia itu memberikan hiburan, betul. Tapi yang penting itu prestasi karena ujungnya prestasi. Prestasi itu harus dimulai dengan tata kelola yang baik

Mataram (ANTARA News) - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menegaskan bahwa pemerintah berhak melarang penggunaan stadion sepak bola, sebagai reaksi balasan atas sikap PSSI dan klub-klub peserta Indonesia Super League (ISL) QNB yang tidak ingin diintervensi pemerintah.

"Kalau tidak boleh diintervensi jangan pakai fasilitas yang disediakan pemerintah. Karena kita tahu semua fasilitas olahraga yang mereka gunakan dibuat oleh pemerintah," kata Menpora di Mataram, Kamis.

Dia menjelaskan, sikap FIFA yang menganggap pemerintah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan ISL perlu diluruskan.

Untuk itu, FIFA bersama pemerintah harus bisa duduk bersama berdialog sehingga bisa dijelaskan persoalan sesungguhnya.

Menurut dia, keputusan BOPI yang tidak memberikan rekomendasi terhadap dua klub untuk bermain di ISL, yakni Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya sudah sesuai dengan UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).

Bagaimanapun BOPI merupakan wadah bagi pembinaan dan pengawasan terhadap olahraga profesional di negeri ini.

"Kewenangan BOPI untuk memutuskan. Karena mereka memiliki standar dan kriteria yang harus dipatuhi oleh olahraga profesional," katanya.

Kepolisian bersama BOPI memungkinkan untuk mengambil langkah lebih jauh menyusul tetap digelarnya laga antara Arema-Persija dan Persebaya-Mitra Kukar meski sudah ada larangan bermain,

"Aparat kepolisian sudah berkoordinasi dengan kita dan itu memungkinkan jika ada tindakan," ujarnya.

Ia menambahkan, seharusnya apa yang telah diputuskan BOPI bisa dijadikan momentum yang baik bagi olahraga nasional untuk betul-betul konsekuen melaksanakan Undang-Undang SKN.

"Tujuan Liga Indonesia itu memberikan hiburan, betul. Tapi yang penting itu prestasi karena ujungnya prestasi. Prestasi itu harus dimulai dengan tata kelola yang baik," katanya.

"Bayangkan kalau sebnuah klub profesional selama enam tahun tidak memiliki NPWP apakah menurut anda layak?. Tujuh tahun tidak mengindahkan SIUP dan TDP. Apakah bisa ditoleransi," tegasnya.

"Mari momentum ini bisa dijadikan sebagai ajang evaluasi," kata Menpora.