Komisi VI DPR dukung Pertamina ambilalih Blok Mahakam

Jakarta (ANTARA News) - Komisi VI DPR mendukung PT Pertamina (Persero) untuk mengambilalih 100 persen Blok Mahakam dan dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat.

"Secara politis, Komisi VI DPR mendukung sepenuhnya Pertamina menjadi pengelola Blok Mahakam. Pengambialihan itu menjadi salah satu solusi besar dalam mengatasi kebutuhan energi nasional," kata Ketua Komisi VI DPR, Achmad Hafisz Tohir, saat Rapat Dengar Pendapat dengan PT Pertamina dan PT PGN, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Ahmad yang merupakan anggota DPR Fraksi PAN ini, secara prinsip Pemerintah bersama DPR sangat sejalan bagaimana pengambilalihan Blok Mahakam tersebut dapat diselesaikan dan berlangsung mulus.

Hal senada diungkapkan Nasril Bahar anggota DPR Fraksi PAN, bahwa Pertamina jangan ragu mengeksekusi pengambilalihan Blok Mahakam.

"Secara ekonomi Indonesia akan sangat diuntungkan. Keuntungan yang diperoleh pengelola sebelumnya mencapai sekitar Rp17 triliun per tahun," tegasnya.

Untuk itu tambah Nasril, Blok Mahakam yang notabene milik negara tersebut harus dikembalikan kepada anak bangsa. "Dari semua aspek, tidak ada alasan lagi menunda pengambilalihan sumber daya migas itu," kata Nasril.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto mengatakan proses pengambilalihan Blok Mahakam sedang berlangsung.

"Pada November 2014, studinya sudah masuk, Februari 2015 sudah memasukkan usulan kepada Pemerintah, akhir April 2015 akan memasukkan proposal," ujarnya.

Pertamina tambah mantan Dirut PT Semen Indonesia ini sangat siap jika mendapat penugasan dari Pemerintah mengambilalih sekaligus mengelola Blok Mahakam.

"Dari sisi pendanaan sama sekali tidak ada kendala," katanya.

Sama halnya dengan sumber daya manusia, dari 2.000 tenaga kerja blok Mahakam hanya sekitar 40 orang yang merupakan warga negara asing, selebihnya WNI.

"Seluruh karyawan WNI tersebut sudah kami minta untuk tetap bertahan. Remunerasinya akan dijaga agar tidak keluar dari Blok Mahakam. Pertemuan dengan Serikat Pekerja juga segera kami gelar, " ujarnya.