Pengamat: Presiden Jokowi harus kembali ke Nawa Citanya

Nawa Cita sebagai agenda pokok dan janji politik Presiden Jokowi saat kampanye Pilpres dulu, cenderung tak lagi terdengar. Presiden dan sebagian besar jajaran kabinetnya pun nyaris tak pernah lagi menyitir Nawa Cita."

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Haryadi berpendapat Presiden Joko Widodo harus kembali ke jalan Nawa Citanya atau sembilan agenda prioritas pemerintahan guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

"Nawa Cita sebagai agenda pokok dan janji politik Presiden Jokowi saat kampanye Pilpres dulu, cenderung tak lagi terdengar. Presiden dan sebagian besar jajaran kabinetnya pun nyaris tak pernah lagi menyitir Nawa Cita," kata Haryadi, di Jakarta, Selasa.

Mengingat keadaan seperti ini, kata Dosen Politik FISIP Unair ini, maka PDIP sebagai pengusung Presiden Jokowi patut mengingatkan Presiden dan pemerintahannya agar kembali ke jalan Nawa Cita.

Mengingat Nawa Cita merupakan jawaban atas problema bangsa yang dijabarkan dari ajaran Trisakti Bung Karno, maka pantas jika PDIP memiliki pusat kepedulian terhadap Nawa Cita.

"Forum yang tepat untuk mengajak Presiden kembali ke jalan Nawa Cita adalah Kongres PDI Perjuangan di Bali," ujar Haryadi.

Ia menyebutkan bahwa saat ini terkesan publik bahkan tak peduli dengan Nawa Cita. Terkesan kuat seolah Nawa Cita hanya slogan kampanye Presiden, yang keberadaannya dimaknai tak lebih dari sekadar "mantra pemikat" yang tidak operasional.

Haryadi berpendapat, seharusnya pemerintah berjalan sesuai agenda yang dijanjikan dan bisa ditagihkan. Kiranya perlu diingat bahwa dalam tatanan sistem presidensial, maka agenda dan janji politik saat kampanye akan menjadi GBHN bagi Presiden terpilih.

"Seharusnya Nawa Cita menjadi GBHN bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Nawa Cita menjadi sumber inspirasi bagi tiap kebijakan pemerintahan sekarang. Adapun warga negara berhak menuntut janji kepada pemerintahnya mengacu substansi Nawa Cita," tandasnya.