Anggaran enam pasangan Pilkada Mamuju bengkak Rp11 M

Kami belum bisa pastikan berapa estimasi setiap pasangan calon. Hal ini masih dilakukan koordinasi dengan Capil Mamuju terkait jumlah penduduk yang ada saat ini, akan tetapi jika anggarannya lebih, maka sisanya akan kami kembalikan ke kas negara."

Mamuju (ANTARA News) - Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, membengkak hingga Rp11 milyar dari usulan sebelumnya.

"Usulan anggaran untuk Pilkada terpaksa kami revisi setelah diterbitkanya Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2015 tentang pelaksanaan kampaye yang dibiayai langsung KPU," kata Ketua KPU Mamuju, Tri Winarno di Mamuju, Selasa.

Tri Winarno mengatakan, semula usulan anggaran Pilkada awalnya hanya Rp15 milliar lebih. Namun setelah dilakukan perhitungan ulang maka usulan ini menjadi Rp 6 milliar lebih.

"Usulan ini telah disampaikan ke Pemkab Mamuju sejak pertanggal 6 April 2015. Yang kami usulkan ini berdasarkan analisis perkiraan akan ada enam pasangan calon. Jadi otomatis kebutuhan biaya ini bertambah menjadi Rp26 milliar lebih," kata Triwinarno.

Tri mengungkapkan, bahwa pihaknya belum bisa mastikan berapa anggaran yang akan diberikan kepada setiap calon dari usulan anggaran yang telah dilaporkan ke Pemkab Mamuju.

"Kami belum bisa pastikan berapa estimasi setiap pasangan calon. Hal ini masih dilakukan koordinasi dengan Capil Mamuju terkait jumlah penduduk yang ada saat ini, akan tetapi jika anggarannya lebih, maka sisanya akan kami kembalikan ke kas negara," ujarnya.

Lebih lanjut Tri winarno mengatakan, proses kampaye nantinya akan dilakukan tender untuk mecetak semua desain bentuk kampaye setiap bakal calon yang terdaftar mengikuti Pilkada yang dijadwalkan berlangsung Desember 2015.

"Setiap calon menyerahkan dulu desain karena KPU yang menentukan besar dan jenis kertas stiker yang akan digunakan karena hal itu sudah ada aturan tersendiri," papar Tri Winarno.

Triwinarno berharap usulan baru yang telah dimasukkan bisa segera disetuju dikarenakan prose tahapan pilkada sudah mulai berjalan dalam bulan April tahun 2015.

"Sesuai hasil koordinasi kami dengan pak sekda, maka dalam waktu dekat akan diudang bersama dengan DPRD Mamuju untuk membicarakan hal pengangaran usulan baru ini," terang Tri.