Menengahi konflik Timur Tengah belum prioritas

Yogyakarta (ANTARA News) - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa menengahi atau mencampuri konflik yang terjadi di Timur Tengah khususnya di Yaman belum menjadi agenda prioritas karena kondisi di sana sangat kompleks.

"Konflik Timur Tengah peta politiknya sangat kompleks, sehingga kita harus pandai melihat mana yang prioritas untuk dilakukan," kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, Darmansjah Djumala, usai memberikan kuliah umum "Politik Luar Negeri Era Jokowi: Kebijakan dan Strategi" di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin.

Menurut Darmansjah, konflik yang terjadi di Timur Tengah memiliki peta yang berbeda dengan konteks konflik antaretnis di Rohingnya, Myanmar, dimana kala itu Indonesia turun tangan langsung membantu menyelesaikan konflik tersebut.

Konflik di Timur Tengah, baik di Yaman, maupun Irak dan Suriah yang terjadi saat ini, kata dia, cenderung memiliki peta politik yang sangat rumit. Konflik bukan hanya disebabkan kelompok Sunni ekstrem melawan Syiah (Irak dan Siria), namun juga pemberontak Syiah (Houthi) melawan Sunni (Yaman).

"Bukan hanya Pemerintah melawan terorisme, namun juga sekarang kelompok pemberontak Syiah (Houthi) melawan Pemerintah yang sah, begitu sebaliknya. Sehingga ini sangat kompleks sekali," kata dia.

Melihat kondisi tersebut, menurut Darmansjah, meskipun sebagai anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI), Indonesia menahan diri untuk mengintervensi konflik tersebut.

"Untuk saat ini kita hanya melihat dari aspek kemanusiaannya, di mana banyak masyarakat sipil yang menjadi korban konflik itu, tidak terkecuali masyarakat Indonesia di negara-negara tersebut," tutur dia.

Dengan demikian, lanjut dia, untuk sementara kebijakan prioritas yang diambil oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri saat ini adalah mengevakuasi terlebih dahulu warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Yaman, seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain dalam menyelamatkan warga negaranya.

"Yang terpenting adalah sekuat tenaga memulangkan mereka (WNI) dengan menyediakan tempat penampungan sementara di Oman," ujar Darmansjah.