... jangan salahkan Pak Jokowi...
Jakarta (ANTARA News) - Sekali lagi tampaknya keputusan pemerintah akan diubah setelah dimaklumatkan. Ketua DPD, Irman Gusman, menilai wajar saja bila Presiden Jokowi tidak memeriksa seluruh keppres yang harus ditandatanganinya, termasuk terkait kebijakan peningkatan uang muka kendaraan pejabat.
"Wajar saja sebenarnya, jangan salahkan Pak Jokowi," kata Gusman, di Jakarta, Senin.
Dia malah meletakkan "penjagaan" kebijakan pemerintah itu di tangan para menteri. "Jadi keppres itu mekanismenya ada penjaganya. Untuk saat ini saya setuju agar direvisi," ujar Gusman.
Pengamat politik dari lembaga survei Indo Barometer, M Qodari, juga menilai para menteri Kabinet Kerja seharusnya memahami keinginan Jokowi dalam mengeluarkan kebijakan, termasuk soal peningkatan uang muka kendaraan pejabat.
"Ibaratnya sudah ditandatangani lima sampai 10 orang masa tidak percaya. Justru pembantu presiden yang harus betul-betul memahami presiden," ujar Qodari.
Pewarta: Rangga Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
