Presiden akan beri pernyataan hasil pertemuan konsultasi

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan pernyataan mengenai hasil pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta.

Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil sebelum mengikuti pertemuan konsultasi itu di Jakarta, Senin, mengatakan Presiden Jokowi akan memberikan pernyataan sendiri terkait pertemuan itu.

"Nanti bisa ditanya langsung ke Presiden dan Pimpinan DPR yang akan menjelaskan apa saja yang dibahas dan bagaimana hasilnya," kata Menko Polhukam.

Namun ia menyatakan pertemuan tersebut merupakan pertemuan konsultasi saja.

"Ini hanya pertemuan konsultasi, kita bicara-bicara. Alangkah baiknya antara pimpinan bertemu setiap saat bergantian agar hubungan lebih harmonis," kata Tedjo.

Ketika ditanya tindak lanjut pertemuan itu, Tedjo mengatakan akan tergantung dari hasil pembicaraan dalam pertemuan konsultasi.

Senada dengan Tedjo, Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan nanti Presiden akan memberikan pernyataan atas pertemuan tersebut.

"Saya hanya mendampingi Bapak Presiden, nanti Bpk Presiden yang akan memberikan statement, saya diminta dampingi saja, saya tidak bisa beri statemen sekarang. Sekarang baru datang belu tau bagaimana pembahasannya," katanya.

Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan dalam pertemuan itu Presiden Jokowi akan memberikan penjelasan mengenai postur APBNP 2015, terkait dengan kurs rupiah yang melemah.

Selain itu Presiden akan memberi penjelasan terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBMY, Panitia Seleksi KPK terkait Perppu yang dikeluarkan Presiden, UU terkait terorisme.

"Ini penting sekali karena menyangkut berkembangnya ISIS yang cukup meresahkan yang harus segera diantisipasi, dan perlu ada payung hukum yang cukup kuat," katanya.

Menurut dia, Presiden Jokowi juga akan menjelaskan mengenai surat Presiden kepada Ketua DPR yang berkaitan dengan pergantian calon Kapolri yang oleh DPR masih dianggap perlu penjelasan lebih detil.

"Kemudian dibahas amandemen KUHAP, DPR ingin ada keseriusan sehingga akan bisa jadi hadiah 70 tahun Indonesia Merdeka," kata Tjahjo.