Tjahjo: tidak ada formatur waketum PDI Perjuangan

Ketua Umum diberikan hak prerogatif, antara lain menyusun fungsi DPP dan menetapkan sekjen partai

Jakarta (ANTARA News) - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan tidak terdapat formatur jabatan wakil ketua umum dalam susunan kepengurusan partai tersebut.

"Yang saya pahami, Rakernas Partai tahun lalu di Semarang telah menetapkan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum, yang akan ditetapkan di Kongres Bali bulan ini. Kalau sudah mendukung penuh Ibu Megawati sebagai Ketua Umum, ya harus utuh ikhlas tanpa embel-embel lain dan tanpa reserve-reserve lain," kata mantan sekjen PDI Perjuangan itu di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan dalam Kongres PDI Perjuangan, yang akan diselenggarakan pada 9 -12 April, tidak ada lagi proses pemilihan ketua umum atau jabatan lain dalam struktur kepengurusan Partai.

"Tidak ada istilah pilihan jabatan formatur dalam Kongres PDI Perjuangan nanti. Jabatan Ketua Umum sudah final sebagaimana keputusan Rakernas Partai tahun lalu di Semarang," katanya.

Dalam Rakernas 2014 tersebut, lanjut Menteri Dalam Negeri itu, telah ditegaskan posisi ketua umum memiliki hak prerogatif dalam menyusun fungsi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan menetapkan sekjen Partai.

"Ketua Umum diberikan hak prerogatif, antara lain menyusun fungsi DPP dan menetapkan sekjen partai. Dan mekanisme dalam PDI Perjuangan berbeda dengan partai-partai lain, ada roh partai yang berbeda dengan partai lain," jelasnya.

Wacana kemunculan nama Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani sebagai calon wakil ketua umum Partai dalam Kongres Bali mendatang mencuat dari sejumlah politisi PDI Perjuangan.

Salah satunya adalah Effendi Simbolon yang mendukung Puan dapat mengisi jabatan wakil ketua umum Partai dalam kongres mendatang.

Menurut Simbolon, sebagai politisi senior PDI-P, Puan mempunyai kapasitas yang layak untuk menduduki posisi penting itu. Jika nantinya Puan terpilih sebagai wakil ketua umum, Effendi berharap Presiden Jokowi bisa memberi toleransi larangan rangkap jabatan di kabinetnya.

Dengan demikian, Puan bisa tetap aktif di PDI-P meskipun menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang PMK.