Pemerintah utamakan investor nasional di Pelabuhan Cilamaya

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengutamakan perusahaan swasta nasional untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, dengan memberikan porsi investasi lebih besar dibanding perusahaan asing.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Jakarta, Rabu, menyebutkan swasta nasional mendapatkan porsi investasi 51 persen, sementara asing maksimum 49 persen.

Jonan menegaskan proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya akan terus berlanjut selama Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) belum dicabut.

Intinya, lanjut dia, proyek tersebut akan terus berjalan selama 100 persen investasinya ditanggung oleh swasta, baik nasional maupun asing.

"Kalau tidak setuju (dengan skema seluruh investasi oleh swasta), Perpresnya dicabut. Selama ada Perpresnya akan jalan terus dan diserahkan kepada swasta," katanya.

Terkait polemik dengan PT Pertamina (Persero) soal pipa minyak dan gas milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ) yang berada di lokasi pelabuhan tersebut, Jonan mengatakan hal itu telah didiskusikan dan ditindaklanjuti sejak rencana awal pada 2010.

Dia menambahkan sejak Juni 2014, telah ditentukan konsultan independen untuk mengkaji dari aspek pelayaran agar tidak mengganggu operasi migas ONWJ.

Jonan mengaku pada saat penentuan pengkajian tersebut turut hadir wakil dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) dan Pertamina ONWJ bahwa disetujui lokasi digeser sejauh tiga kilometer ke arah Barat.

"Dari akses laut tidak masalah kalau diteruskan, kalau pun diteruskan akan dilakukan mitigasi sesuai dengan kondisi lapangan," katanya.

Terkait perkembangannya, lanjut dia, akan dipasang sistem GPS agar kapal-kapal yang berlayar tidak "berbenturan" dengan wilayah operasi migas atau pun pipa-pipa tersebut.

"Perbandingannya Selat Singapura, kapalnya ribuan tidak ada kekhawatiran senggolan, dalam kajian terakhir hanya itu dibahas, dibangun sistem-sistem pengawasan," katanya.

Jonan mengaku proyek tersebut akan terus dilanjutkan karena masing-masing pemangku kepentingan sudah setuju.

"Sudah berkali-kali disampaikan rencananya, semua pemangku kepentingan sudah bicara ini, kalau dari pihak kami kami sesuai dengan arah pimpinan kami terus melanjukan pembangunan itu, nanti final di dalam rapat menko ekonomi," katanya.

Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Adolf R Tambunan mengatakan saat ini perusahaan swasta nasional belum ada yang menyatakan berminat, namun dari pihak asing sudah ada dari Jepang dan Korea Selatan.

"Sudah ada dari Jepang dan Korea, perusahaannya saya lupa karena baru sebatas menyampaikan berminat," katanya.

Kebutuhan investasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya ditaksir mencapai Rp34,5 triliun yang merupakan perluasan dari pelabuhan Tanjung Priok yang telah padat dan sulit dikembangkan lagi.

Hal itu ditujukan agar dapat membagi beban arus barang sekaligus mengurangi dwelling time (waktu yang dibutuhkan sejak kontainer dibongkar dari kapal hingga keluar pelabuhan) di Pelabuhan Priok yang setiap tahunnya bertambah satu juta twenty foot equivalent units (TEUs).

Saat ini, kondisi di Tanjung Priok sudah mencapai 7,2 juta TEUS per tahun. Dengan adanya Cilamaya yang ditargetkan beroperasi 2020, diharapkan dapat membagi beban untuk menangani sekitar 35 persen total container yang masuk Tanjung Priok, atau sekitar 3,2 juta TEUs.

Berdasarkan peta jalan megaproyek tersebut, pembangunan pelabuhan Cilamaya akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, kontraktor akan membangun terminal peti kemas dengan kapasitas 3,75 juta TEUs, terminal mobil dengan kapasitas 1.030.000 CBU, dermaga kapal negara, dermaga untuk bahan bakar, terminal Ro-Ro, dan alur pelayaran dengan kedalaman -17 M Lws.

Pelaksanaan proyek tahap pertama diperkirakan menghabiskan dana investasi Rp 23,9 triliun.

Adapun pada tahap kedua, pembangunan pelabuhan meliputi pengembangan terminal peti kemas berkapasitas 3,75 juta TEUs dengan total biaya sekitar Rp10,6 triliun.