Gorontalo (ANTARA News) - Anggota DPR RI Elnino Mohi di Gorontalo, Selasa, mengatakan pemerintah diharapkan mengevaluasi kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), yang memblokir 19 situs website yang dianggap menganut paham radikalisme.
Menurutnya, pemerintah harus menetralisir isu yang berkembang di masyarakat bahwa pemerintahannya anti Islam, hanya karena pemblokiran situs.
Legislator asal Gorontalo itu menilai BNPT keliru telah memblokir situs, tanpa membuktikan bahwa sudah ada orang yang menjadi teroris setelah membaca situs islam tersebut.
"BNPT jangan menciptakan stereotip bahwa teroris di Indonesia hanya dari kalangan Islam," katanya.
Selain itu, BNPT juga tidak mempunyai otoritas untuk menilai suatu situs membelajarkan agama atau membelajarkan teror kepada masyarakat.
"Yang punya otoritas itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Jangan-jangan BNPT menganggap orang-orang yang belajar Al Quran dan hadis dari sebuah situs, adalah bagian dari jaringan terorisme," kata Elnino.
Pewarta: Debby Hariyanti Mano
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
