Menteri ESDM paparkan perkembangan pembangkit 35.000 MW

Jakarta (ANTARA News) - Menteri ESDM Sudirman Said memaparkan perkembangan terakhir pembangunan pembangkit listrik berkapasitas total 35.000 megawatt sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Dari 35.000 MW, sebesar 14.700 MW sedang dalam proses perencanaan, sebesar 13.500 MW sedang dalam proses procurement, sebesar 7.400 MW masuk proses kontruksi, kemudian ada 7.200 MW sedang dalam proses financing," kata Sudirman dalam diskusi mengenai pembangunan infrastruktur kelistrikan di Universitas Indonesia, Depok, Senin.

Dengan pencapaian tersebut, Sudirman mengaku tidak khawatir dengan proses pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Kendati demikian, ia mengatakan perlunya menyoroti masalah pembiayaan atau financing dan manajeman proyek (project management).

"Kita harus bekerja sama dengan beberapa pemain di luar sehingga kecepatan (proses pembangunan) bisa dicapai," katanya.

Lebih lanjut, mantan Direktur Utama PT Pindad itu mengatakan sebanyak 155 lokasi pembangkit sudah siap digunakan dengan kapasitas total 12.700 MW. Ada pun sisa 209 lahan pembangkit untuk kapasitas 12.800 MW dinyatakanasih belum siap.

Pemerintah, lanjut Sudirman, juga memfasilitasi peningkatan bauran energi dan melakukan pertemuan antara pemasok energi primer dan pengguna.

Kemudian, terkait analisis dampak mengenai lingkungan, Kementerian ESDM mengaku terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempermudah proses pengurusan amdal.

"Amdal sudah siap untuk 14 lokasi pembangkit kapasitas 2.700 MW tetapi masih ada 350 lokasi pembangkit kapasitas 32.900 MW yang amdalnya belum siap," ujarnya.

Pemerintah, diakui Sudirman, sudah melakukan sejumlah terobosan dalam proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.

Diantaranya yakni penyederhanaan perizinan, membagi peran pelaku usaha antara PLN (10.000 MW) dan IPP atau produsen listrik swasta (25.000 MW), serta percepatan penunjukan IPP.

Pemerintah juga melakukan percepatan negosiasi harga IPP, memberikan jaminan jika diperlukan PLN maupun pengembang dan mendukung penyediaan lahan.

Lebih lanjut, pemerintah juga melakukan penguatan manajemen proyek dengan memanfaatkan independent procurement agent dan project management office, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, menyamakan harga kelebihan (excess power) dengan harga IPP serta memungkinkan partisipasi swasta dalam pembangunan transmisi.

"Sejak awal kita ingatkan agar perlahan tapi pasti kita harus berbagi peran. Sudah dinyatakan di depan, fokus PLN hanya di transmisi, distribusi dan pelayanan. Kami juga sedang pertimbangkan dukungan swasta untuk membangun transmisi juga. Di sini nantinya akan ada kerja sama yang kuat antara swasta dengan PLN," katanya.