... pada saat proses ini bergulir ada pernyataan beliau yang melemparkan tanggung jawab, ini kurang baik...Jakarta (ANTARA News) - Mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, meminta bekas wakilnya, Denny Indrayana, tidak melempar tanggung jawab soal kasus dugaan korupsi pengadaan sistem payment gateway yang ditengarai mencapai nilai Rp32 miliar.
Semula, kata Syamsuddin, Indrayana sudah menyampaikan pernyataan bahwa dia bertanggung jawab penuh terhadap upaya untuk mencegah pungli dan mempercepat pelayanan publik dan itu dinilai dia sudah bagus.
"Tetapi pada saat proses ini bergulir ada pernyataan beliau yang melemparkan tanggung jawab, ini kurang baik," kata Syamsuddin, saat dijumpai di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin.
Selaku menteri kala itu, kata dia, memang mengetahui proyek sistem payment gateway yang diprakarsai eselon I, dalam hal ini Indrayana, lantaran proyek itu membutuhkan peraturan yang ditandatangani menteri.
"Posisi Denny yang sudah mendapat simpati publik seharusnya dipertahankan jangan melemparkan ke orang lain," kata Syamsuddin.
Dia minta agar pemeriksaan pemakaian dana Rp32 miliar itu diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara prosedural berdasar norma akuntasi.
Sebelumnya kuasa hukum Indrayana, Defrizal Djamaris, menyebut sistem payment gateway yang digagas kliennya itu turut diketahui Syamsuddin sebagai menteri hukum dan HAM karena sistem itu membutuhkan peraturan menteri.
Djamaris menolak dia disebut menuding Syamsuddin bertanggung jawab atas proyek yang menjerat kliennya.
Selaku menteri kala itu, kata dia, memang mengetahui proyek sistem payment gateway yang diprakarsai eselon I, dalam hal ini Indrayana, lantaran proyek itu membutuhkan peraturan yang ditandatangani menteri.
"Posisi Denny yang sudah mendapat simpati publik seharusnya dipertahankan jangan melemparkan ke orang lain," kata Syamsuddin.
Dia minta agar pemeriksaan pemakaian dana Rp32 miliar itu diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara prosedural berdasar norma akuntasi.
Sebelumnya kuasa hukum Indrayana, Defrizal Djamaris, menyebut sistem payment gateway yang digagas kliennya itu turut diketahui Syamsuddin sebagai menteri hukum dan HAM karena sistem itu membutuhkan peraturan menteri.
Djamaris menolak dia disebut menuding Syamsuddin bertanggung jawab atas proyek yang menjerat kliennya.
Pewarta: Rangga Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
