Pemerintah diminta waspadai perekrutan ISIS dari jalur TKI

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI Ida Fauziah minta pemerintah mewaspadai kemungkinan jalur perekrutan tenanga kerja Indonesia ke Timur Tengah digunakan sebagai perekrutan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

"Bisa jadi pintu masuknya melalui TKI karena faktor ekonomi. Pemerintah perlu diwaspai," kata Ida Fauziah di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Politisi PKB itu menyebutkan, untuk mengantisipasi adanya TKI yang bergabung dengan ISIS dimulai dari proses perekrutmen calon TKI yang akan bekerja di luar negeri, utamanya di Timur Tengah.

"Perlu penguatan ideologi bagi tenaga kerja kita yang akan kerja di luar negeri, perlu disisipin penguatan ideologi Pancasila. Kemlu harus perketat untuk keluarkan visa. Yang penting adalah punya deteksi dini, apakah benar-benar bekerja di luar negeri atau ada motif lain. Harus ada early warning system yang perlu dibangun, apakah sebuah jaringan ISIS. Dari perilaku TKI bisa dibaca dan perlu kepekaan," kata dia.

Selain itu, pemerintah, khususnya Kemlu juga harus melihat PJTKI-PJTKI, apakah PJTKI itu memiliki kredibilitas, ataukah PJTKI tersebut memiliki afiliasi atau memiliki jaringan dengan ISIS.

"Kemlu yang akan keluarkan visa bersama-sama Kemenaker dan BIN yang memiliki otoritas untuk melihat dan mengamati PJTKI itu. Yang penting diwaspadai tapi tidak dengan cara-cara mengkuatirkan dan membuat masyarakat ketakutan," kata Ida.