Banda Aceh (ANTARA News) - Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, mengatakan keberhasilan Misi Tim Pemantau Aceh (AMM) melaksanakan tugasnya bisa terjadi karena mampu menjaga keseimbangan antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Hamid mengemukakan hal itu di sela-sela temu pisah tim AMM dengan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) di Banda Aceh, Kamis malam. Ia menjelaskan misi AMM yang diketuai Pieter Feith dan beranggotakan masyarakat Uni Eropa dan ASEAN telah bertindak secara profesional dalam menghadapi berbagai masalah di lapangan. Sikap netral tim AMM selama sekitar 16 bulan bertugas di provinsi ujung paling barat Indonesia itu telah berbuah terciptanya saling percaya dan perdamaian di Aceh. Untuk itu, sepeninggal AMM, situasi keamanan yang telah kondusif di Aceh terus dilestarikan untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah berjuluk Serambi Mekah ini, tambahnya. Terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada)gubernur/wakil gubernur dan para bupati/walikota serta wakilnya, Menteri menilai telah berlangsung aman dan lancar. Pemerintah pusat telah berkomitmen dan menghargai siapa pun yang terpilih sebagai gubernur/wakil gubernur yang sudah dilakukan masyarakat Aceh dalam pilkada 11 Desember 2006, katanya. "Yang paling penting, perdamaian terus dilestarikan dan damai sepanjang masa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh di masa mendatang," kata Hamid yang juga utusan Pemerintah pusat yang menandatangani perjanjian MoU Helsinki,Finlandia 15 Agustus 2005. Sementara itu, mantan petinggi GAM, Malek Mahmud, menjelaskan liku-liku panjang proses perdamaian yang telah dirintis bersama-sama dengan pemerintah pusat di Helsinki. "Cukup banyak kisah getir menjelang penandatanganan MoU Helsinki, namun semuanya itu telah kami lalui dan Alhamdulillah, masyarakat Aceh telah merasakan buah perdamaian tersebut," katanya. Memang saat ini masih ada perbedaan antara pemerintah pusat dan pihak GAM, misalnya terkait dengan Undang Undang tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), katanya. "Akan tetapi, saya yakin perbedaan-perbedaan itu dapat diselesaikan dengan baik. Saya yakin, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla telah dan akan memberikan Aceh dalam kedamaian," ujarnya. Pilkada Aceh yang telah berlangsung dalam suasana demokratis. "Saya melihat pilkada di Aceh itu adalah pilkada sangat demokratis di Indonesia. Demokrasi pertama kali ditanamkan akarnya di Aceh," kata Malek. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2006
