BOPI tegaskan pakta integritas RDPU hanya masukan

Dalam rapat, mereka meminta enam klub yang bermasalah diberikan toleransi. Tapi saya belum jawab. Saya belum memberikan pernyataan akan merekomendasi mereka,"

Jakarta (ANTARA News) - Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menegaskan bahwa pakta integritas yang disepakati oleh Komisi X DPR RI bersama PSSI dan PT Liga Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum kemarin (26/3) hanya masukan yang tidak wajib dilaksanakan.

"Mereka (anggota Komisi X) berharap agar BOPI memberikan toleransi pada klub. Itu tafsirannya, tapi saya tidak wajib untuk mengikuti itu," kata Ketua Umum BOPI Noor Aman usai konferensi pers di Kantor Kemenpora Jakarta, Jumat.

Pakta integritas yang ditandatangani bersama-sama setelah RDPU di ruang rapat Komisi X, Kamis (26/3) malam tersebut salah satunya meminta agar "kick-off" ISL tetap digelar pada 4 April mendatang yang diikuti 18 klub, sementara enam klub yang bermasalah kelengkapan dokumen diberikan toleransi hingga setengah musim kompetisi.

Menurut Noor, pakta integritas itu dimaknai sebagai catatan berisi segala aspirasi yang muncul dari anggota Komisi X DPR.

Keputusan mengenai rekomendasi yang dikeluarkan BOPI tetap dibuat mengikuti prosedur dan standar yang berlaku.

"Dalam rapat, mereka meminta enam klub yang bermasalah diberikan toleransi. Tapi saya belum jawab. Saya belum memberikan pernyataan akan merekomendasi mereka," kata Noor Aman.

BOPI pun menegaskan bahwa pakta integritas tersebut tidak ditandatangani karena ada tekanan dari DPR.

"Tentang isu bahwa BOPI ditekan tadi malam itu tidak benar. Kami hanya ingin membangun industri olahraga yang bermartabat," kata Sekjen BOPI Heru Nugroho.

Adapun untuk keputusan final rekomendasi yang akan diumumkan pada 28 Maret mendatang, BOPI akan menunda dan memberi waktu lagi bagi klub dan PT Liga Indonesia untuk melengkapi kekurangan dokumen.

"Kami merencanakan tanggal 28, namun kami beri waktu lagi maksimal Selasa (31 Maret 2015) sudah bisa keluar rekomendasinya," kata Noor Aman.