"Saya sangat terganggu dengan pengamanan di lantai 12 (Gedung Nusantara I) karena untuk apa memasang pengamanan yang begitu banyak," kata Dave di Fraksi Partai Golkar, Gedung Nusantara I, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, kehadiran polisi di ruang Fraksi Partai Golkar untuk mengamankan situasi sangat tidak pantas. Kabar mengenai pengambilalihan, menurut dia, tidak perlu dikhawatirkan karena pihaknya tetap menempuh jalur demokrasi.
"Pengamanan ini tidak pantas dan tidak sepatutnya sebanyak ini karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujarnya.
Dave menjelaskan bahwa seharusnya kantor Fraksi Golkar ditempati oleh pengurus fraksi yang sah sesuai dengan keputusan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.
Menurut dia, kantor fraksi bukan milik individu namun milik pemerintah dan sudah sepatutnya diserahkan kepada pihak yang sah agar bisa menjalankan tugas kenegaraan.
"Kami menilai sudah sepatutnya kami berkantor dan menggunakan kantor fraksi ini," ujarnya.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Hendro Pandowo ikut meninjau Fraksi Golkar DPR yang berada di lantai 12 Gedung Nusantara I. Itu, katanya, terkait rencana pengambil alihan Fraksi Partai Golkar oleh kubu Agung Laksono.
"Polisi siap backup apabila ada permintaan dari Pamdal (Pasukan Pengamanan Dalam DPR)," kata Hendro, di ruang Fraksi Golkar, Jumat.
Menurut Hendro pengamanan masih dilakukan oleh 96 anggota Pamdal DPR termasuk oleh puluhan polisi PAM Obvit (objek vital).
Dia berharap situasi aman namun pihaknya menyiapkan dua kompi yang merupakan personil yang rutin melakukan pengamanan di Gedung DPR RI.
"Harapan kami aman dan Polisi ada dua kompi yang rutin pengamanan kita di DPR. Selain itu juga ada unjuk rasa," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP Golkar kubu Agung, Bowo S Pangarso belum memastikan kapan akan mengambil alih fraksi Golkar.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
