Presiden uraikan rencana pembangunan ke pengusaha Tiongkok

Beijing (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menguraikan rencana kerja pembangunan pemerintah lima tahun ke depan di hadapan ratusan pengusaha Tiongkok dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Tiongkok di Beijing, Jumat.

"Tahun ini pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,7 persen, tahun depan naik, target kita di atas tujuh persen pada 2017," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Great Hall of The People Beijing, Jumat.

Ia juga menjelaskan soal realisasi investasi di Indonesia yang terus meningkat dan kerja sama yang makin erat dengan Tiongkok diharapkan bisa melipatgandakan realisasi investasi.

Jokowi juga menjelaskan soal berbagai proyek kerja sama infrastruktur, mulai dari pembangunan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, jalan tol, pelabuhan, tol laut, bandara, jalur kereta, sampai pembangkit tenaga listrik.

"Inilah peluang yang bisa dimasuki dari investor-investor Tiongkok dan Pemerintah Indonesia akan membantu terutama di bidang perizinan apabila ada yang tertarik untuk berinvestasi di bidang-bidang ini," katanya.

Pemerintah Indonesia, ia melanjutkan,merencanakan pembangunan 15 kawasan industri hingga tahun 2019 dan 13 kawasan industri di antaranya merupakan industri pengelolaan sumber daya alam di luar Pulau Jawa.

Ia mencontohkan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Sumatera Utara yang dikembangkan sebagai pusat industri kelapa sawit, karet, pupuk, logistik serta kawasan pariwisata. Sementara KEK Bitung di Sulawesi Utara untuk industri perikanan, kelapa, tanaman obat, dan logistik.

Khusus untuk wilayah Papua, pemerintah akan mengembangkan empat kawasan ekonomi khusus beserta infrastruktur pendukungnya dengan fokus pengembangan yang berbeda.

Kawasan ekonomi Merauke dikembangkan untuk pertanian yang terintegrasi dengan industri pengolahan, Sorong untuk pengembangan sektor maritim yang terintegrasi dengan industri pengolahan, Teluk Bintuni untuk petrokimia dan turunannya, serta Raja Ampat untuk industri pariwisata.

Pemerintah, kata Presiden, sudah berusaha mengatasi masalah yang selama ini dihadapi para investor dengan menyediakan layanan terpadu satu pintu nasional Januari lalu untuk mempercepat pengurusan perizinan terkait investasi.

"Kita harapkan izin cepat dilayani," kata Presiden.