Yogyakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah anggapan yang mengatakan tidak ada langkah nyata yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. "Saya kira keliru kalau dikatakan tidak ada langkah nyata. Tidak mungkin pemerintah tidak melakukan langkah-langkah yang nyata," kata Presiden dalam jumpa pers usai Rapat Koordinasi khusus membahas pembukaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan, di Gedung Agung Istana Negara Yogyakarta, Kamis. Menurut Presiden dalam rapat yang berlangsung sekitar lima jam itu, enam Gubernur di Pulau Jawa yang mengikuti rapat tersebut telah menjelaskan langkah nyata yang sudah dan akan dilakukan ke depan. "Statistik juga menyebutkan ada penurunan satu juta pengangguran dalam setahun terakhir meskipun ada tambahan tenaga kerja terbuka sebanyak 1,5 juta orang per tahun. Angkanya memang masih tinggi dan itulah yang kita upayakan penurunannya," kata Presiden. Presiden juga menjelaskan bahwa rapat yang dihadiri 12 Menteri itu bertujuan mengevaluasi langkah-langkah nyata yang sudah dilakukan dan langkah lanjutan yang harus dilakukan ke depan dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan penuntasan kemiskinan. Presiden menjelaskan bahwa secara nasional pemerintah sudah memiliki kebijakan dan program pembukaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Namun yang diperlukan saat ini adalah mensinergikan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat luas. "Ada kebijakan pemerintah pusat yang harus mendukung kebijakan pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya. Juga masalah informasi dari pemerintah pusat yang harus dapat diakses secara terus-menerus oleh pemerintah daerah," katanya. Presiden juga menjelaskan akan menggerakkan semua sektor usaha di tanah air untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya sehingga bisa membuka lapangan kerja baru. Sektor-sektor yang dimaksud antara lain sektor pertanian, manufaktur, jasa, perbankan, transportasi, pariwisata, dan infrastruktur. Pembukaan pasar tenaga kerja di luar negeri, lanjutnya, juga akan terus digiatkan dengan jalan membuka informasi peluang tenaga kerja yang dibutuhkan di luar negeri. Presiden mengharapkan masuknya investasi asing harus dipercepat dengan jalan memperbaiki iklim investasi. Selain itu, suku bunga perbankan juga diharapkan mengarah ke posisi yang lebih baik sehingga sektor riil bisa bergerak. Langkah ke depan dalam penciptaa lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, kata Presiden, akan dipegang oleh Menko Perekonomian dan Menko Kesra terutama untuk mensinergikan langkah kebijakan pusat dan pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan pemerintah provinsi DIY sudah menyiapkan program penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan untuk tahun 2007 seperti di bidang pendidikan, yaitu program untuk anak putus sekolah, dan pemberantasan buta huruf. Di bidang kesehatan direncanakan mendayagunakan posyandu sebagai pusat dalam perbaikan gizi masyarakat. "Juga akan dilakukan perbaikan sarana desa dan pemberdayaan masyarakat miskin yang semua ini akan kita mulai 2007," katanya. Rakor digelar di Ruang Kesenian Gedung Agung Istana Negara Yogyakarta dan diikuti 12 menteri dan enam gubernur di pulau Jawa ditambah Kepala BPS Rusman Heriawan.Menteri yang hadir adalah Menko Perekonomian Boediono, Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendag Mari Elka Pangestu, Menakertrans Herman Suparno, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, Menkop UKM Suryadharma Ali, Menprin Fahmi Idris, Mentan Anton Apriyantono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.Gubernur yang hadir adalah Gubernur DIY Hamengku Buwono X, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Jateng Mardiyanto, Gubernur Jabar Danny Setiawan, Gubernur Jatim Imam Utomo dan pejabat pelaksana tugas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. (*)
Copyright © ANTARA 2006
