Ternate (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ginandjar Kartasasmita, mengharapkan, agar kemenangan calon dari tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur/Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tidak mendorong mereka mengkhianati Nota Kesepahaman (MoU) di Helsinki."Salah satu kesepakatan terpenting di Helsinki adalah GAM akan tetap berada di bawah bendera NKRI. Saya berharap GAM tidak mengkhianati kesepakatan itu," katanya kepada wartawan di Ternate, Kamis. Ia mengatakan, kemenangan tokoh GAM pada Pilkada di NAD itu harus dijadikan momentum bagi semua pihak di Aceh, termasuk GAM, untuk membangun wilayahnya dalam bingkai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana semangat dari Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pihak Pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005.Ginanjar, yang mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menegaskan bahwa jangan sampai kemenangan itu malah dijadikan alasan untuk kembali membangkitkan semangat GAM untuk keluar dari NKRI.Ia mengemukakan pula, semua pihak harus menghargai hasil Pilkada NAD, karena merupakan hasil dari proses pilkada yang sangat demokrasi dan aman, apalagi hal itu merupakan keinginan dari masyarakat NAD, sehingga jangan dipermasalahkan.Menurut mantan Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) tersebut, rakyat NAD banyak menjatuhkan pilihannya kepada calon dari tokoh GAM, karena merupakan ekspresi atas kekecewaan mereka terhadap pelaksanan sistem pembangunan nasional selama ini, yang mereka anggap tidak banyak memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh."Kalau mau jujur, sistem pembangunan yang dilaksanakan selama ini memang kurang memberi keadilan bagi rakyat NAD. Kekayaan alam yang ada di sana, seperti minyak bumi, gas dan hasil hutan, terus-terusan diambil, tetapi kontribusinya pada rakyat setempat kurang sekali," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu.Ginandjar mengatakan, kendati rakyat Aceh banyak memberikan dukungan kepada calon dari tokoh GAM pada Pilkada Gubernur di NAD itu tidak berarti bahwa rakyat NAD setuju dengan perjuangan GAM selama ini, yang ingin kelaur dari NKRI. Rakyat NAD sangat mencintai NKRI.Hal itu, menurut purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Udara (AU) tersebut, terbukti pada masa penjajahan dulu rakyat Aceh tidak hanya berjuang secara fisik, tetapi juga menyerahkan harta bendanya, seperti perhiasan, untuk membeli obat-obatan dan bahan makanan, yang diperlukan para pejuang dalam melawan penjajah.Menanggapi pertanyaan pers, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah kemungkinan hasil Pilkada NAD dimanfaatkan GAM untuk keluar dari NKRI, Ginandjar menegaskan, pemerintah harus banyak melakukan dialog dan komunikasi dengan semua pihak di NAD, termasuk GAM."Pemerintah tidak boleh menggunakan cara kekerasan, seperti yang sudah-sudah, dalam mengantisipasi kemungkinan GAM meneruskan perjuangannya untuk keluar dari NKRI. Gunakan pendekatan yang arif dan lembut dalam menyikapi berbagai masalah di yang muncul NAD," demikian Ginandjar.Ginandjar Kartasasmita berkujung ke Ternate, Maluku Utara, dalam rangka peresmian rumah aspirasi masyarakat yang dibiayai Bank Dunia, sekaligus menjadi pemakalah dalam seminar nasional "Peran DPD Dalam Penguatan Demokrasi dan Otonomi di Indonesia". (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
