Akademisi: sejarah Indonesia perlu dijadikan pelajaran wajib

Yogyakarta (ANTARA News) - Sejarah Indonesia perlu dijadikan mata pelajaran wajib di tingkat sekolah menengah atas/madrasah aliyah dan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, kata seorang akademisi.

"Hal itu perlu dilakukan mengingat betapa pentingnya pendidikan sejarah bagi pembentukan karakter dan kepribadian bangsa," kata dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sardiman di Yogyakarta, Rabu.

Pada seminar dan lokakarya bertema "Penguatan Mata Pelajaran Sejarah", ia mengatakan Kurikulum 2013 yang memposisikan sejarah sebagai pelajaran wajib, penting, dan bermakna serta sebagai kurikulum perekat bangsa merupakan kebijakan yang tepat.

"Oleh karena itu, Kurikulum 2013 perlu diteruskan secara nasional dan bertahap. Kurikulum 2013 harus disosialisasikan secara sistemik dan sistematik kepada seluruh guru sehingga tingkat pemahaman dan pelaksanaan dapat diserap secara optimal," katanya.

Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY Nurokhman mengatakan pendidikan sejarah perlu diperkuat sebagai elemen penting dalam membangun karakter bangsa.

"Pemerintah secara periodik wajib menyiapkan pelatihan dan penyegaran untuk guru sejarah dengan narasumber dan instruktur yang sesuai dengan kompetensi sebagai pendidik sejarah," katanya.

Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah SMA DIY Tri Lestari mengatakan dalam Kurikulm 2013 perlu pedoman sistem penilaian yang sederhana sehingga mudah dipahami guru sejarah.

Selain itu juga perlu disiapkan "software" secara matang berkaitan dengan pengisian rapor/laporan capaian kompetensi yang baku standar nasional dengan memberikan fleksibilitas sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing.

"Pemerintah diharapkan segera melengkapi instrumen dan perangkat pendidikan sejarah untuk pelaksanaan Kurikulum 2013," katanya.

Selain itu juga perlu adanya sinergi antara Jurusan Pendidikan Sejarah dengan MGMP dan Dinas Pendidikan dalam pelatihan dan pembimbingan guru sejarah.

"Sinergi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan pemangku kepentingan menyangkut sosialisasi dan operasional Kurikulum 2013 secara komprehensif pada tingkat pelaksanaan juga diperlukan," katanya.