58 persen PDAM terlilit hutang

Banyak PDAM yang bermasalah, hampir 200-an,""

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan 58 persen kabupaten dan kota di Indonesia terancam tidak mendapatkan pelayanan air bersih karena perusahaan daerah air minum setempat terlilit hutang.

"Sebanyak 58 persen kabupaten-kota ini akan terancam tidak mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dari sisi air bersih, karena PDAM-nya mulai terlilit hutang," kata Mendagri di Jakarta, Selasa.

Total hutang tersebut mencapai Rp4,8 triliun dan akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat untuk dicarikan solusi persoalan atas hutang tersebut.

Mendagri menjelaskan Pemerintah sudah membentuk tim untuk mengkaji lebih dari 200 PDAM bermasalah tersebut. Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan Mendagri Tjahjo dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kami sudah rapat dengan Menkeu, yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Jokowi. Beliau (Presiden) memerintahkan untuk ini diselesaikan," tambahnya.

Tjahjo mengungkapkan Pemerintah Pusat bisa mengambil alih persoalan hutang yang membelit PDAM di ratusan kabupaten-kota. Namun Pemerintah tidak dapat langsung membereskan hutang PDAM kepada bank.

"(Pemerintah) Pusat tidak bisa langsung mengganti, akan kita cek dulu apakah karena manajemennya atau karena oknumnya tidak mampu. Ini (hutang, red.) sudah bunga berbunga dan akhirnya masyarakat yang rugi, maka perintah Bapak Presiden ini harus cepat diselesaikan," ungkapnya.

Untuk hutang di atas Rp100 miliar tidak dapat langsung diambil alih oleh Pemerintah karena harus melalui perundingan dengan DPR RI terlebih dahulu.

"Kalau yang (hutangnya) kecil-kecil kita akan coba selesaikan. Kami akan take over namun harus kami cek terlebih dahulu, tidak bisa langsung kami ganti (bayar hutang)," jelasnya.

Tjahjo mengatakan dari sedikitnya 200 PDAM, daerah Jakarta dan Bandung tidak termasuk di dalamnya karena sudah melibatkan pihak ketiga dalam menjalankan proyeknya.

"Banyak PDAM yang bermasalah, hampir 200-an, kecuali Jakarta dan Bandung itu cukup bagus karena sudah melibatkan pihak ketiga. Hanya persoalan di daerah itu adalah sumber air bersih yang harus dicari lagi," ujarnya.