Konflik PPP dan Golkar tidak akan merusak citra DPR

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, konflik yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) tidak akan mengganggu dan merusak citra DPR RI secara institusi

"Saya kita masyarakat juga sudah cerdas, arif, paham bahwa ini adalah persoalan ditingkat yang sudah ada yang mengurus, tidak ada hubungan dengan DPR RI secara internal. Kami sudah set up kerja yang baik-baik tanpa konflik. Mudah-mudah masalah ini tidak mangganggu DPR RI," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Selain itu, untuk menjaga citra DPR RI, Fahri mengatakan, pihaknya tengah menjalankan transformasi dan reformasi di DPR RI. Hal itu dimulai dari pembentukan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang menjadi payung bagi reformasi DPR. DPR RI, lanjutnya, sudah bekerja dengan konsultan dari UI, yang secara khusus mendampingi dewan dalam menjalankan transformasi tersebut.

"Kita sudah membentuk Tim Implementasi Percepatan Reformasi DPR dan saya sendiri langsung memimpin itu. Lalu kita sudah ajukan proposal ke presiden, dan presiden sudah setujui dan bahkan presiden sudah membuat surat untuk menyetujui transformasi DPR RI ini," kata Fahri.

Meskipun ada gangguan dari eksternal DPR RI, DPR RI tetap akan mengeksekusi rencana-rencana reformaasi dan transformasi DPR RI itu sebagaimana yang telah kita canangkan.

"Mulai dari perbaikan regulasi. Kami sedang perbaiki Mahkamah Dewan Kehormatan (MDK) supaya posisi mereka lebih dihormati oleh anggota, sedang kita perbaki semua. Mudah-mudahan kita bisa bertahan dengan tahapan yang ada sehingga gangguan yang datang dari mana-mana itu, dari tangan-tangan jahat itu tidak merusak DPR," kata Fahri.

Untuk menjaga citra DPR RI kedepan, pimpinan dan anggota DPR RI harus berperan aktif.

"Tanggung jawab pimpinan DPR RI adalah kepemimpinan dewan tetap berjalan ke arah yang lebih baik. Anggota DPR RI juga bertanggung jawab atas citra DPR RI. Jadi semua ikut bertanggung jawab," demikian Fahri.